Apdesi Mateng Buat Petisi Dukung Dzulkifli Kadis PMD

0
89 views
Apdesi Mamuju Tengah buat petisi dukungan terhadap Dzulkifli sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah, Selasa (11/10). (foto: NW)

LENSASULAWESI.ID, MATENG – Apdesi kabupaten mamuju tengah membuat petisi dan ditandatangani sejumlah kepala desa ; mendukung Dzulkifli sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Petisi itu tertuju ke Bupati Mateng, Aras Tammauni. Hal tersebut sebagai respon atas aksi demontrasi pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) pada senin lalu (10/10) dikantor bupati Mamuju Tengah, yang menuntut Dzulkifli agar dicopot dari jabatannya.

Plt. ketua Apdesi Mamuju Tengah, Alimuddin, menjelaskan tuntutan massa aksi tidak berdasar karena Dzulkifli justru disebut banyak membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ali yang juga kepala desa Salugatta ini menganggap intervensi dinas PMD selama ini sudah sesuai aturan ; tidak menyalahi UUD No. 6 tahun 2014.

“kami dari Apdesi setelah melakukan komunikasi dan koordinasi ke semua pemerintah desa di kabupaten mamuju tengah tidak ada satupun yang merasa diintervensi dalam kepentingan kelompok atau pribadi seorang kadis PMD,” ujar Alimuddin melalui konferensi persnya di warkop Hesbox Mateng, Selasa (11/10) kemarin.

Ali mengatakan semua program desa itu bersumber dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa.

“adapun kegiatan lain tentu mengikuti imbauan Perda, Perbup, sampai pada Permen dan Perpres seperti 40% BLT, 20% ketahanan pangan dan hewani serta 8% penanganan COVID-19,” kata Alimuddin

Ali menduga ada aktor intelektual dibalik gerakan demontrasi PMII sehingga pihaknya berharap agar Dzulkifli tidak terprovokasi. Ali menegaskan petisi yang ditanda tangani sejumlah kepala desa adalah bentuk dukungan moril.

“tapi nantilah, kita tentu akan lihat akhir dari cerita ini sebab pasti semua kedok akan terbongkar,” sambungnya

Ali mengklaim data kemajuan pembangunan desa dengan adanya dana desa (DD) dari tahun ke tahun, diantaranya; indeks desa membangun (IDM), sektor pendidikan, kesehatan, sektor pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“dan Memang ditahun 2020 hingga 2022 APBDES masih harus merespon penanganan pandemi covid 19, dan pandemi ini membuat ekonomi seluruh masyarakat tanpa terkecuali terganggu,” pungkasnya

Reporter: Ahmad Nur (LS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here