Ini Mekanisme Penyaluran Dana Perbaikan Rumah Korban Gempa

0
Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib, (topi hitam) menggelar konferensi Pers tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan, di Pos Bersama Satgas Pemulihan Bencana Gempa Rujab Wakil Bupati Mamuju, Minggu (30/5/2021). (foto.istimewah)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Ex Officio Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Mamuju, H. Suaib, mengatakan sebelum dana bantuan rehab rumah korban gempa sulbar disalurkan akan dilakukan asesmen dan uji publik. Hal itu dia jelaskan saat menggelar konferensi pers didampingi Sekretaris BPBD Muh Taslim, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Muh. Jufri Badau, di Posko Bersama, Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju, Minggu 30 Mei 2021.

Baca Juga: Mamuju Terima Dana Rp. 209,5 M, Bantuan Rumah Korban Gempa di Sulbar

Suaib menerangkan mekanisme distribusi bantuan tersebut akan dilakukan bertahap sesuai dengan SK Kepala BNPB nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Asesmen akan dilakukan oleh Tim Teknis yang direkrut oleh Dinas Perkim dan dilatih oleh ADRA Indonesia untuk melakukan verifikasi data yang telah masuk.

Setelah itu, Pemkab Mamuju akan mengumumkan hasil asesmen ke masyarakat dalam bentuk uji publik selama 14 hari. Dalam masa uji publik ini masyarakat dapat menyampaikan sanggahan atau keberatannya terhadap hasil asesmen.

Sebelumnya, beredar di media sosial data nama-nama calon penerima bantuan stimulan rumah, dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Sanggahan atau pertanyaan dari masyarakat dapat disampaikan melalui Call Center Mamuju di nomor 0811-4560-1000 atau datang langsung ke Posko Bersama BPBD dan Dinas Perkim di Rujab Wakil Bupati Mamuju. Kemudian akan dilakukan verifikasi ulang untuk pemutakhiran data tersebut, dan selanjutnya dibuatkan SK Bupati untuk Calon Penerima Dana Stimulan dan SK Bupati untuk Calon Penerima DTH (Dana Tunggu Hunian).

“Dana Tunggu Hunian atau DTH hanya akan diberikan kepada pemilik Rumah kategori Rusak Berat sebesar 500 ribu selama tiga bulan, alokasinya sebagai pengganti biaya kontrak rumah selama menunggu proses pencairan Dana Stimulan,” jelas Jufri Badau, Sekretaris Dinas Perkim

Dana Stimulan dan DTH sebagai bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB, dipastikan memiliki mekanisme yang ketat terkait penyalurannya. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju meminta masyarakat untuk bersabar mengikuti alur dan proses penyaluran Dana Stimulan dan DTH tersebut.

Dalam Konferensi Pers tersebut juga hadir; Kepala Bappepan, Khatmah Ahmad, selaku koordinator Posko Pemulihan Bencana, H Hajrul Malik selaku Koordinator Satgas Pemulihan Bencana, Danramil Kecamatan Mamuju mewakili Dandim 1418 Mamuju. (ADV/LS)

Reporter: Ahmad Nur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here