Tenaga Kontrak Dirampingkan, Pemda Mumuju Pastikan Tenaga Guru Tetap Terpenuhi

0
Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib. (foto.net)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU — Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berencana mengurangi jumlah tenaga kontrak (Tekon). Yang sebelumnya tercatat 6.547 akan dirampingkan menjadi 4.190 orang. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar (guru), tenaga kesehatan dan tenaga teknis maupun non teknis. Dengan sebaran; tenaga guru 2.277 orang, tenaga kesehatan 504 orang. Sementara 1.409 orang lainnya tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan ini berdasarkan hasil refocusing anggaran dan kajian tim Penataan Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju tentang penyesuaian Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) atau jumlah ideal tenaga kontrak yang dibutuhkan pemerintah daerah. Namun pemerintah memastikan kebutuhan tenaga guru tetap terpenuhi.

“Khusus untuk sekolah baik itu SD maupun SMP dipastikan terpenuhi, hal tersebut karena tim dalam melakukan perhitungan itu mengacu pada data kebutuhan sekolah serta data Pokok Pendidikan (DAPODiK),” kata Sekertaris Daerah Mamuju, Suaib (Rabu/21/4).

Pemerintah tidak ingin mengulang kejadian tahun 2020 lalu yang tidak mampu membayar gaji tenaga kontrak akibat jumlahnya terlalu banyak. Dengan merampingkan tenaga kontrak, pemerintah meyakini mampu menuntaskan gaji tenaga kontrak hingga desember 2021.

“Kita tidak mau seperti tahun lalu, 3 bulan gaji tenaga kontrak tidak dibayarkan karena alasan keterbatasan anggaran akibat refocusing,” ungkap Suaib

Suaib menjelaskan jumlah tenaga guru dan kesehatan sebenarnya sudah sangat banyak. Namun tidak merata ke semua daerah, khususnya daerah pelosok. ” Nah, untuk itu kami akan kembali mencoba menata itu,” jelasnya

Selain itu, Suaib juga menuturkan jika pengurangan Tekon sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat untuk melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dari pusat hingga ke daerah. Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk memprioritaskan investasi demi menciptakan lapangan kerja. Memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang serta menyederhanakan esolonisasi.

“Penyederhanaan birokrasi yang dimaksud ini seperti pejabat setingkat eselon IV dan sebahagian eselon III akan difungsionalkan, sebetulnya ini harus tuntas sampai dengan bulan 8 ini. Berdasarkan hal itu, kami mencoba menata kembali pemerintahan di Kabupaten Mamuju ini,” terang Suaib. (ADV/LS)

Reporter: Ahmad Nur
AEditor: Monas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here