Menanti Sikap Istana ? 10 Penggagas KLB Demokrat Digugat di Pengadilan

0
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra (kiri) bersama advokat senior, Bambang Widjojanto (kanan) usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri, Jakarta, Jumat (12/3). (Foto: DPD PD Sulbar)

LENSASULAWESI.ID, JAKARTAPrahara bintang mercy, Partai Demokrat, sepertinya berbuntut panjang. Sikap dingin pemerintah atas manuver politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, yang tiba-tiba terpilih sebagai ketua umum partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) memantik beragam spekulasi publik. Meski sudah dibantah, keterlibatan istana tetap dipertanyakan?

Publik kini menanti Keputusan Mentri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Apakah nantinya akan menolak atau justru mendukung dengan mengesahkan kepengurusan Moeldoko versi KLB partai Demokrat?

Sementara 10 (sepuluh) nama mantan kader Demokrat yang dianggap sebagai penggagas kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara kini digugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan release yang diterimah redaksi LS, Kuasa hukum Partai Demokrat atau Tim Pembela Demokrasi telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3) pagi.

“Kami adalah Tim Pembela Demokrasi. Kami punya 13 orang anggota yang akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat nama-namanya nanti akan kami rilis,” kata Herzaky Mahendra Putra — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima dengan nomor register 172/Pdt.Sus-Parpol/2021. Herzaky mengatakan 10 nama tersebut digugat karena mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan KLB di Sibolangit.

“Satu, mereka melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Kedua, mereka melanggar konstitusi negara, tepatnya UUD 1945 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis,” tutur Herzaky.

Selain itu, 10 orang tergugat itu juga disebut melanggar Pasal 26 UU Partai Politik bahwa kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun partai politik lagi yang sama.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, yang juga tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi mengatakan tujuannya mendaftarkan gugatan karena pengadilan selain menjadi benteng terakhir mencari keadilan, juga menjadi benteng terakhir proses demokrasi.

“Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan keadilan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini kami mencari keadilan,” tutup Bambang. (dna/csa/LS)

Editor: monas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here