DPR Sulbar Minta Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa Dipercepat

0
Anggota DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang (kanan) menyalurkan bantuan sembako korban gempa Sulbar, senin (25/1), di Kelurahan Bebanga (Kalukku), Kabupaten Mamuju. (foto: WhatshaApp)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat gempa bumi sulawesi barat menjadi perhatian serius pemerintah. DPR Provinsi Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat agar segera mendorong penerbitan Inpres (Intruksi Presiden) percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana seperti di NTB (baca: Inpres No 5 tahun 2018).

Data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sabtu, 30 januari 2021, melaporkan kerusakan dan kerugian materil akibat gempa sulawesi barat mencapai Rp. 1,18 Triliun. Tercatat kerugian sektor ekonomi kabupaten Mamuju Rp. 50,4 miliar dan dampak sosial berjumlah Rp. 89,3 miliar. Sementara kerugian ekonomi kabupaten Majene Rp. 5,5 miliar dan dampak sosial yang diakibatkan sebanyak Rp. 76,9 miliar.

Ketua Pansus pengawasan dan percepatan pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa, DPRD Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menilai Inpres ini penting agar pemulihan ekonomi Sulbar menjadi perhatian khusus pemerintah. Dia berharap agar data korban gempa benar-benar valid. “Ini tugas Bappeda Sulbar melakukan kompilasi data,” ujarnya, rabu (1/2).

Hatta meminta untuk melibatkan organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam mempercepat proses pendataan. “Kami minta ini actionnya cepat,” pintanya.

DPR menghawatirkan data korban gempa menjadi lambat dan tidak valid efek bencana. “Pansus menganggap ini serius. Tugas kami adalah mengawasi dan memberikan pertimbangan ini demi percepatan kebangkitan dan pemulihan di sulbar,” pungkas Hatta Kainang. (LS)

Reporter: Ahmad Nur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here