BPS: Orang Miskin Itu Bukan Karena Tidak Bekerja, Data Petahana Diragukan

0
Putaran Pertama Debat Publik Pilkada Mamuju 2020, Sabtu (31/10), di Hotel Mamuju Town Square (Matos), Jl. Yossudarso, Kabupaten Mamuju. (Foto: Ahmad)
“Para urban yang masuk ke Mamuju adalah para pencari kerja yang tidak punya keterampilan, sehingga mereka tingkat pendapatannya rendah. Sehingga saat BPS melakukan pendataan masyarakat yang baru ini, sekitar enam ribu lebih tergolong masyarakat miskin,”
“Rata-rata orang yang datang di Mamuju para pencari kerja jadi itu yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan,” kata Habsi Wahid dalam debat publik Pilkada Mamuju putaran pertama, Sabtu (31/10).

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat memastikan penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mamuju. BPS membutuhkan bukti konkret terkait data yang disampaikan oleh pasangan petahana Habsi Wahid dalam debat kandidat.

“Mungkin perlu adanya bukti konkret data yang disebut oleh Petahana saat debat, biar jelas dan terkonfirmasi,” kata Humas Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi barat (Sulbar), Haryo Satriaji, melalui pesan WhatsApp pribadinya, Kamis (5/11/2020).

Haryo menjelaskan kemiskinan itu disebabkan karena kualitas pekerjaan seseorang bukan karena tidak bekerja: apakah formal atau informal ? apakah pekerja penuh atau tidak penuh ? atau setengah pengangguran ?.

“Orang miskin itu bukannya tidak bekerja, dia bekerja namun pada pekerjaan yang pendapatannya kurang bagus.” ujar Haryo.

BPS belum perna melakukan penelitian tentang angka kemiskinan yang disebabkan oleh penduduk baru yang belum bekerja. BPS juga membutuhkan penelitian ilmiah untuk mengukur penyebab kemiskinan, apakah karena pendatang baru (urbanisasi) atau bukan?.

“Untuk mengetahui apa betul penyebabnya pendatang baru, belum bisa dipastikan, karena perlu kajian dan penelitian yang mendalam,” ujar Haryo.

Haryo mengatakan BPS hanya merilis data kemiskinan secara makro dan agregat jumlah penduduk miskin di wilayah level Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

“Kami tidak ada pendataan khusus ke pendatang. Angka kemiskinan didapat melalui survei yang kami lakukan yaitu Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (bulan maret dan september),” sambungnya.

Dalam makukan Survei, BPS menggunakan Sampel Random yang mengacu pada kaidah statistik yang ilmiah. Haryo tidak menafikkan bahwa migrasi yang masuk di mamuju memang cukup tinggi.

Tapi, dia menuturkan kurang tepat jika disebut pendatang baru yang belum memiliki perkerjaan pemicu tingginya angka kemiskinan.

“Mungkin lebih tepat banyak pendatang baru yang pendapatannya masih dibawah garis kemiskinan, karena jika dilihat angka penganggurannya cukup rendah,” tuturnya.

Reporter: Ahmad Nur (LS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here