GMNI Laporkan Misteri Hilangnya Aset Daerah ke Kejati Sulbar

0
Kasi Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Rizal Fahruddin (kiri) menerima laporan dari Mahasiswa GMNI, Selasa (27/10), di kantor Kejati Sulbar, Kecamatan Simboro, Mamuju. (Foto: Whatshapp)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Misteri hilangnya aset daerah kabupaten mamuju masih bergulir. OKP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Mamuju membawah perkara itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, selasa (27/10).

GMNI melaporkan sejumlah aset yang dinilai bermasalah dan aset yang sudah tidak diketahui keberadaannya namun masih tercatat di bagian aset daerah kabupaten Mamuju.

Diantaranya; kapal Feri Mini yang rusak dan tidak bisa difungsikan karena diduga tidak sesuai dengan rencana pengadaan.; Penjualan 3 Ambulance keliling dinas kesehatan kabupaten Mamuju.; Pembongkaran gedung lama DPRD Mamuju.; Penjualan Excavator dan Mobil DLHK Mamuju.; Penjualan Excavator Dinas Perikanan dan kelautan Mamuju.; Penjualan Mobil armada Damkar Mamuju.; Mobil Rubicon dan Fortuner milik Biro Umum Kabupaten Mamuju.

Sebelumnya, GMNI beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di DPR Kabupaten Mamuju hingga tiga kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait. Namun hal itu dianggap percuma karena tidak ditindaklanjuti oleh DPR. “Sampai hari ini belum ada tindaklanjut dari DPRD,” kata Muh. Fatir, Ketua DPC GMNI Mamuju.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Mamuju pada, 7 Oktober 2020 lalu, sejumlah fakta terungkap, seperti di Dinas Kesehatan, ada tiga mobil ambulans keliling telah berpindah tangan atau terjual. Anehnya mobil itu masih tercatat sebagai aset di Dinas Kesehatan Mamuju.

“Setelah kami cek, tiga ambulans itu sudah dijual dan dimiliki swasta. Menurut keterangangan kepala Puskesmas, ada orang yang mengaku dari pihak aset dan menjualnya,”kata Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, dr. Firmon.

Sementara itu, Kepala Dinas LHK Mamuju, Hamdan Malik mengatakan, satu unit kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dengan satu unit eskavator yang beroperasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-adi juga tidak diketahui keberadaannya.

“Untuk mobil operasional, penghapusan diusulkan tahun 2016, dan untuk eskavator memang sudah rusak dan diusulkan penghapusan 2019, tetapi kami lihat tidak ada lagi di tempat,” kata Hamdan Malik.

GMNI menganggap DPR tidak serius dan tumpul sehingga pihaknya mengambil langkah hukum. “Hari ini kami mengambil sikap untuk melakukan aduan dan pelaporan secara resmi ke lembaga penegak Hukum yaitu Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar,” ujar Fathir, Selasa (27/10).

Muh Fathir berharap penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal agar kasus dugaan penyelewengan aset daerah dapat segera terungkap ke publik. ” Kami dari GMNI akan terus mensupport dan memantau progres penanganan kasus penyalahgunaan aset daerah Pemkab Mamuju di Kejaksaan Tinggi,” pungkasnya.

Kasi Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Rizal Fahruddin mengatakan akan memproses aduan dari GMNI sesuai ketentuan UU yang berlaku. “Selanjutnya diserahkan ke pak Kajati untuk di proses. Apapun disposisi pimpinan pasti ditindak lanjuti sesuai prosedural kantor kami (Kejati Sulbar),” terang Fahruddin saat menerima rombongan mahasiswa dari GMNI. (LS)

Reporter : Sugiarto (TP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here