Sengketa Pilkada Mamuju: Gugatan Pemohon Ditolak, Tina-Ado Banding ke PTTUN

0
Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Jum’at (09/10), di kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju, Jl. Pengayoman. (foo.net)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Bawaslu Kabupaten Mamuju memutuskan menolak gugatan pemohon dalam sengketa Pilkada Mamuju 2020. Hal itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Komisioner Bawaslu, Rusdin, dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, Jum’at (09/10), di kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju, Jl. Pengayoman.

Gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 (Sutinah-Ado) atas dugaan penyalahgunaan program oleh pasangan petahana (Habsi-Irwan) dinilai tidak bisa dibuktikan secara nyata dalam musyawarah. Bawaslu meminta KPU Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pilkada. “Memutuskan menolak semua permohonan pemohon,” kata Rusdin, saat membacakan putusan.

Sementara permohonan pemohon (Habsi-Irwan) tentang dugaan ijazah palsu Ado’ Mas’ud juga ditolak oleh Bawaslu karena dianggap tidak berdasar. Putusan ini dibacakan oleh komisioner Bawaslu, Faisal Jumalang. “Menyatakan termohon dan terkait yaitu kampus bersangkutan dinyatakan asli,”.

Pembacaan putusan itu dihadiri oleh kuasa hukum KPU Kabupaten Mamuju selaku termohon dan kuasa hukum Tina-Ado’ selaku pemohon serta kuasa hukum Habsi-Wahid selaku pihak terkait.

Kuasa hukum Paslon Tina-Ado menjelaskan pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berdasarkan Perma nomor 11. “Kita lanjut,” kata Syamsul usai menghadiri musyawarah.

Sebagai langkah kesiapan menuju ke PTTUN, pihaknya meminta seluruh salinan putusan yang telah dibacakan oleh majelis. “Kami punya waktu Tiga hari kerja, untuk mengajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara,” pungkas Syamsul.

Di tempat yang sama kuasa hukum KPU Mamuju mengungkapkan keputusan yang dikeluarkan oleh kliennya (KPU) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Karena teman-teman juga melihat kan, fakta persidangan terbuka,” terang Rahmat Idrus kepada awak media.

Rahmat Idrus mengatakan sangat menghormati rencana pemohon untuk melanjutkan perkara ke PTTUN. Hal itu merupakan hak setiap warga negara dan dijamin oleh undang-undang. “Keputusan yang ada di Bawaslu nanti di PTTUN itu, materinya tidak akan jauh beda dengan sekarang ini,” jelas Rahmat Idrus. (LS)

Repoter: Ahmad Nur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here