Petahana Disebut Terbukti Melanggar, Tina-Ado’ Calon Tunggal ?

1
Musyawarah Sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan, senin (5/10), di kantor Bawaslu kabupaten Mamuju. (foto.whatshaApp)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Selangkah lagi sidang gugatan sengketa Pilkada Mamuju diputuskan. Masing-masing pihak pemohon dan termohon telah menyerahkan pokok kesimpulan perkara kepada Bawaslu kabupaten mamuju dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, senin kemarin (5/10), di kantor Bawaslu, Jl. Pengayoman Mamuju. Sidang pengumuman dan pembacaan keputusan akan kembali digelar pada jumat, 9 oktober 2020.

Kuasa hukum Tina-Ado’ mengatakan dalil gugatan dalam pokok kesimpulan yang diserahkan ke Bawaslu selaku pemohon menyatakan pasangan petahana terbukti melanggar. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, alat bukti maupun keterangan ahli. “Bahwa, telah terbukti terjadi pelanggaran, pasal 71 ayat 2 dan ayat 3, olehnya itu kami meminta kepada Bawaslu, agar menerima mengabulkan permohonan kami,” kata Anwar Ilyas, usai menghadiri musyawarah di kantor Bawaslu Mamuju, senin (05/10/20).

Anwar Ilyas meminta Bawaslu agar memerintahkan KPU kabupaten mamuju untuk membatalkan SK penetapan pasangan calon, Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari serta menerbitkan SK penetapan pasangan Tina-Ado sebagai calon tunggal di Pilkada Mamuju.

Anwar juga menuturkan jika Bawaslu tidak mengabulkan permohonannya maka akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Masih ada langkah hukum,” jelasnya.

Senada dengan itu, kuasa hukum pasangan Habsi-Irwan selaku pihak termohon juga menegaskan jika Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon maka akan mengajukan banding. “Yang jelasnya sesuai ketentuannya kami tetap melakukan upaya hukum ke PTUN,” tegas Nasrun.

Nasrun menjelaskan bahwa dalil pemohon yang disangkakan kliennya bukan pelanggaran. “Nah, pada pokoknya kesimpulan kami tadi itu meminta kepada majelis musyawarah untuk menolak permohonan pemohon. Kemudian menetapkan SK 307 terhadap pasangan calon dan meminta KPU untuk melanjutkan proses Pemilukada,” ujarnya.

Nasrun juga menilai gugatan pemohon salah alamat. “Seharusnya pihak pemohon melayangkan gugatan kepada pasangan calon, bukan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU,” terangnya.

Ditempat yang sama, kuasa hukum termohon KPU Mamuju, Rahmat Idrus, menerangkan jika semua pihak akan berpendapat bedasarkan dengan dalil masing-masing. Rahmat mengatakan dalam fakta perisidangan gugatan pemohon terkait surat keputusan KPU nomor 307 tentang penetapan pasangan calon tidak terdapat cacat administrasi baik formil dan materil karena itu syarat utama untuk digugurkan. “Objek sengketa dalam hal ini, SK itu sudah sah,” pungkas Rahmat. (LS)

Repoter: Ahmad Nur

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here