Petahana Habsi Wahid Terancam Gugur

3
Kuasa Hukum Tina - Ado', Anwar Ilyas, (foto,net)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Kuasa hukum pasangan Tina – Ado melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan pasangan petahana Habsi – Irwan. 40 laporan dan dokumen yang dijadikan alat bukti diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, kamis (24/09/2020), sekira pukul 09.30 Wita.
9 orang kuasa hukum yang ditunjuk Tina – Ado’ adalah Muhammad Tahir Razak S.Ag, SH, Anwar Ilyas SH, MH, Andi Sukarno SH, Abd. Wahab, SH, Handryanto SH, Dede Arwinsyah SH, MH, Eko Saputra SH, Ardiansyah Kandow SH dan Samsul SH, MH.
“Hari ini kami datang ke Bawaslu Mamuju untuk melaporkan sengketa Pilkada, didasari atas keputusan KPU dalam hal ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020,” kata, Anwar Ilyas.
Dikutip dari berbagai sumber yang terpercaya, Anwar Ilyas adalah mantan tim hukum Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi Cicu) pada Pilwalkot Makassar 2018 lalu. Anwar dan timnya berhasil menggugat dan menggurkan petahana Danny Pomanto sebagai calon wali kota Makassar.
Anwar menuturkan pasangan petahana mamuju, Habsi – Irwan, diduga melanggar UU nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 2 dan 3. “Jika itu terbukti, maka petahana akan didiskualifikasi,” pungkasnya.
Sementara, juru bicara Tina – Ado menilai dugaan pelanggaran petahana sudah masif dan relevan sehingga pihaknya mengambil langkah hukum. “Kita menduga kuat ada aroma kecurangan dengan menggunakan kewenangan dalam pilkada. Maka hari ini kami datang melaporkan dan inilah yang akan menjadi peristiwa besar hari ini,” kata Hajrul Malik.
Hajrul mengaku  sudah lama didesak oleh masyarakat untuk melapor namun masih menunggu waktu yang tepat. Hajrul menjelaskan, dalam laporannya tidak satupun menyentuh persoalan pribadi calon, murni menyoroti dugaan pelanggaran Pilkada secara proffesional. “Tidak seperti tudingan ijazah palsu yang langsung menyerang personal. Kita tetap fair dan mari berpilkada dengan fair,” sentilnya.
Petahana diduga menggunakan dana bansos’ dalam mengintervensi pemilih. Jika terbukti, kata Hajrul, “tuntutan kami yang paling ideal adalah diskualifikasi,”.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, mengatakan segera melakukan verifikasi. Jika dokumennya lengkap akan ditindalanjuti sesuai aturan. “Kalau misalnya sudah tidak ada perbaikan kita lanjut dalam proses penyelesaiannya,” kata Rusdin.
Rusdin menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka lebih dulu. “Bawaslu bekerja selama 12 hari. Dan sudah harus ada putusan,” kuncinya. (LS)
Reporter: Ahmad Nur

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here