Langgar Protokol Covid19, Bupati Mamuju dan Majene Ditegur Mendagri

0
Mentri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Foto.Net)

LENSASULAWESI.ID, JAKARTABupati Mamuju, Habsi Wahid dan Wakilnya, Irwan Pababari, ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, puluhan kepala daerah lainnya yang mengikuti Pilkada 2020 juga ditegur – termasuk Bupati Majene, Fahmi Massiara, dan Wakilnya, Lukman.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan, melalui pres release menyampaikan teguran itu dilayangkan karena melanggar protokol kesehatan (covid19) saat mendaftar di KPUD.

Benni Irwan mengatakan, hingga saat ini sudah 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapat teguran dari Kemendagri. Hal itu ia sampaikannya di Kantor Kemendagri, Senin (7/9/2020).

Bentuk pelanggaran yang dilakukan, kata Benni, bermacam – macam. Mulai dari melanggar kode etik hingga pelanggaran pembagian Bansos. Namun paling banyak adalah melanggar protokol kesehatan – menimbulkan kerumunan massa dan mengabaikan protokol Covid-19.

“Melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah, dan pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon,” ujar Benni.

Benni Irwan sangat menyayangkan banyaknya kerumunan massa saat deklarasi dan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020. Padahal, lanjut Benni, “Mendagri sudah berkali-kali menghimbau dan mengingatkan kepada para Bapaslon dan tim suksesnya untuk tidak  berkerumun pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran Bapaslon ke KPUD”.

Benni menjelaskan bahwa Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menghimbau untuk tidak melakukan arak-arakan atau konvoi saat mendaftar di KPU. Menurutnya, “cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja,” jelasnya.

“Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui Bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” sambung Benni.

Sebelumnya, Muhammad Tito Karnavian, menghimbau para Bapaslon Pilkada 2020 di 270 daerah ; 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota agar tidak menciptakan kerumunan massa. Para Bapaslon diminta mematuhi peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak.

Pasal 49 ayat 3, dinyatakan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh : a. ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan”.

Benni memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sesuai instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. “Untuk bertindak tegas karena aturannya sudah jelas bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Benni juga meminta kepada media/pers sebagai mitra untuk ikut berpartisipasi mengkritisi dan melaporkan pelanggaran setiap tahapan Pilkada yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Berikut daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri, Tito Karnavian;

Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba.

Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamuju, Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Walikota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, Dan Gubernur Bengkulu. (LS)

Reporter: Ahmad Nur
Sumber: https://www.kemendagri.go.id/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here