Plat Merah Dilapor ke KPK, Terbanyak di Mamuju

0
Ilustarasi (foto.net)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulbar menemukan ribuan pajak kendaraan dinas di sulawesi barat menunggak. Pemerintah terancam kehilangan pendapatan daerah Rp. 2,281,570,343 miliar – belum termasuk denda Rp. 547,576,882 juta. Hal ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar.

Hingga maret 2020, tercatat kabupaten Mamuju terbanyak dengan total 4,494 kendaraan plat merah yang menunggak. Nilai PKB pokok Rp. 1,234,149,600 dan denda Rp. 296,195,904. Dengan rincian ; 3,889 kendaraan roda dua (R2), nilai PKB Pokok Rp. 382,485,300 dan denda Rp. 91,796,472. Sementara roda empat (R4) sebanyak 605 dengan jumlah PKB pokok Rp. 851,664,300 dan denda Rp. 204,399,432. Data ini sudah termasuk kabupaten Mamuju Tengah karena masih bergabung dengan Samsat Mamuju.

Sementara kabupaten Majene juga tercatat 1,472 kendaraan (R2/R4) dengan jumlah PKB pokok Rp. 186,370,250 dan denda Rp. 44,728,860. Kabupaten Polman 1,406 kendaraan (R2/R4) dengan nilai PKB pokok Rp. 280,298,093 – denda Rp. 67,271,542.

Kemudian kabupaten pasangkayu sebanyak 1,049 kendaraan (R2/R4) dengan PKB pokok Rp. 376,497,900 dan denda Rp. 90,359,496. Kabupaten Mamasa sebanyak 813 kendaraan (R2/R4) dengan jumlah PKB pokok Rp. 204,254,500 – denda Rp. 49,021,080.

Data tunggakan kendaraan dinas di tiap tiap kabupaten se sulawesi barat. (Sumber foto: Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar)

Wakil Ketua Komisi II, Hatta Kainang, mengungkapkan jika sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) sulbar adalah sektor pajak kendaraan – setiap kabupaten akan mendapatkan dana bagi hasil dari provinsi sulbar. Hatta menilai hal tersebut adalah masalah serius. “Ini sangat ironi karna pemerintah kabupaten yang harusnya menjadi motor pembayaran pajak malah menunggak,” ujarnya, kamis (3/9).

Mantan pengacara kondangan ini juga berharap agar pemerintah memberikan tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah tunggakan pajak tersebut.

Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sulbar, Fahri Yusuf, menyampaikan jika Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) pada, kamis, 10 september 2020, di kantor gubernur sulbar. “Laporan data tersebut kami juga sudah sampaikan,” kata Fahri, Jumat (4/9).

Fahri juga mempertanyakan jika pembayaran pajak kendaraan dinas di sejumlah OPD menjadi sulit sementara sudah dianggarkan melalui APBD.

Fahri menjelaskan tunggakan ini disebabkan karena banyak kendaraan dinas yang mangkrak di bengkel. Selain itu, banyak kendaraan yang sudah dilelang namun masih tercatat sebagai aset daerah.

Kedua, adanya perpindahan status kendaraan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu ke OPD lainnya. “Sistem pencatatan aset kurang baik disetiap opd,” jelas Fahri.

Selain itu, sulit menghapus nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang sudah tidak berfungsi karena harus dikoordinasikan lebih dulu dengan pihak kepolisian.

Pihaknya berharap kepada bagian aset daerah masing – masing kabupaten mendata kendaraan mobil dinas yang rusak berat dan tidak berfungsi untuk dikordinasikan ke Samsat agar dapat dihapus dan dikeluarkan dari daftar tunggakan. (LS)

Reporter : Ahmad Nur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here