Diduga Tak Netral di Pilkada, Hardu Dilapor ke Bawaslu

5
Tim hukum Tina - Ado' melaporkan kepala kantor kecamatan kalukku, Hardu, ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, minggu (23/8/2020). (foto.whatshaApp)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Diduga tidak netral di Pilkada, Kepala kantor kecamatan kalukku, Hardu, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju pada minggu, 23 agustus 2020, di Jl. Pengayoman, Mamuju.

Hardu diduga mengintervensi pemilih dengan mempertanyakan pilihan warganya di Pilkada Mamuju. “Apa urusannya camat bertanya itu ke warga?,” kata Abd. Wahab, ketua Tim Hukum Tina – Ado’.

Abd Wahab menjelaskan tentang netralitas ASN yang diatur dalam UUD No. 5 tahun 2014, pasal 9 ayat (2) dan UUD No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam laporannya, tim hukum Tina – Ado’ menyerahkan sejumlah alat bukti termasuk 2 nama sebagai saksi.

Abd. Wahab berharap laporannya ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU. Ia juga menyinggung hasil releace Bawaslu RI tentang netralitas ASN yang dianggap rawan di Indonesia, sala satunya di kabupaten Mamuju. “Dari bukti yang kami dapat, besar kemungkinan di kabupaten Mamuju akan banyak terjadi hal yang sama,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, Faisal Jumalang, yang menerima laporan Tim hukum Tina – Ado’ mengatakan setiap laporan terkait pelanggaran pemilu akan diproses paling lambat 5 hari sesuai perintah undang – undang.: “Kamis sudah akan kami umumkan status laporannya,” ujarnya, senin malam (24/8).

Faisal Jumalang mengaku sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada pihak terlapor dan sementara memproses 2 (dua) orang saksi terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh kepala kantor kecamatan kalukku, Hardu.

Sementara kru LS sudah berupaya mengkonfirmasi kepala kantor kecamatan kalukku, Hardu, tapi belum berhasil. (LS)

Reporter: Ahmad Nur

5 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here