Realisasi APBD Sulbar Minim 24 %, DPR Belum Terima Laporan

10
Anggota Badan Anggaran DPR Sulbar - Muh. Hatta Kainang. (Foto: Hatta/Ahmad Nur - whatshaApp).

LENSASULAWESI.ID, MAMUJURealisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 masih minim – baru mencapai 24 % untuk semester pertama. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, rabu, 15 Juli 2020, Jakarta.

“Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya,” kata Joko Widodo (dilansir dari antaranews.com)

Menanggapi hal itu, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar menyerahkan laporan realisasi APBD tahun 2020 untuk semester pertama dan pragnosis 6 bulan berikutnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat dikonfirmasi via telepon belum memberikan jawaban. Dua pertanyaan dikirim lewat WhatshaApp pribadinya di read tak dijawab.

Dalam PP nomor 12 tahun 2019, pasal 160 ayat 1 dan 2 dijelaskan: laporan realisasi keuangan daerah wajib disampaikan ke DPR paling lambat akhir juli 2020.

Hatta Kainang mengatakan hal ini penting untuk mengawasi aliran kas daerah serta menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Apalagi himbauan presiden soal progres belanja yang minim dari APBD. Ternyata APBD sulbar tahun 2020 baru terealisasi hanya 24 %,” ujar Hatta, Anggota Banggar DPR Sulbar, senin, 20 Juli 2020, kepada redaksi.

Hatta menuturkan pandemi dan recofusing anggaran Covid 19 bukan alasan pemerintah untuk tidak melaporkan realisasi anggaran daerah ke DPR.

“Kami DPRD adalah mitra yang punya tugas mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran,” sambungnya.

Untuk mengetahui apa penyebab belanja APBD Sulbar yang terbilang minim. Pihaknya menegaskan agar laporan realisasi keuangan daerah segera disampaikan ke DPR.

Aturan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 itu terbilang baru.

Namun Hatta meminta agar diseriusi dan dilaksanakan.

“ini bagian evaluasi kami kepada OPD yang mengurusi laporan realisasi anggaran,” simpul Hatta Kainang.

Berikut realisasi APBD masing-masing provinsi yang dibacakan Presiden Joko Widodo di Istana. Dari serapan anggaran paling tinggi sampai yang terendah;

1. DKI Jakarta 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatra Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
34. Sumatra Selatan, 16 persen.

“Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin,” kata Presiden (dikutip dari antaranews.com).

10 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here