Babak Baru Pulau Malamber, Polisi Kantongi Bukti Keterlibatan Bupati Panajam

5
Kasat Reskrim Polresta Mamuju - Akp. Syamsuriyansah (kanan) sedang berbincang dengan sala seorang tokoh masayarakat Mamuju. (foto: Ahmad Nur)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Pulau Malamber adalah salah satu pulau dari 12 pulau di gugusan Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pulau ini mendadak terkenal beberapa pekan terakhir hingga menjadi berita Nasional.

Luasnya sekira 6,4 Hektar. Dikabarkan, dijual oleh sala seorang warga bernama Raja yang mengaku sebagai pemilik lahan dipulau itu.

Pulau itu diduga dibeli oleh Bupati Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur senilai Rp 2 miliar. Tapi baru dibayarkan 200 juta rupiah sebagai uang muka.

Kasat Reskrim Polres Mamuju, Syamsuriyansah, mengatakan sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi beberapa bukti terkait dugaan keterlibatan Bupati Panajam Paser Utara dalam transaksi jual beli tersebut.

“Kami sudah kantongi bukti-buktinya,” kata Syamsuriyansah, kepada redaksi LS, selasa, 14 April 2020.

Dari keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa memang terjadi traksaksi jual beli antara Raja dan Bupati Panajam Paser Utara – Abd. Gafur.

Panorama Pulau Malamber, Kecamatan Bala-Balakang, Kabupaten Mamuju. (Foto.Net)

Raja bersama 3 orang lainnya; Sahabi, Alwi dan Sahalu. Bertemu dengan Abd. Gafur, di rumahnya, februari 2020, di Balik Papan, Kalimantan Timur.

Namun, yang menandatangani kwitansi jual beli adalah Abd. Gafur dan Sahalu.

“Semua mengakui bahwa terjadi transaksi jual beli,” ujar Syamsuriyansah.

Namun penyidik belum memastikan apakah itu transaksi jual beli pulau atau transaksi jual beli lahan.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Abd. Gabur di Balik Papan, Kalimantan Timur.

Meskipun penyidik memperlihatkan sejumlah bukti berupa foto dan dokumen yang menguatkan keterlibatannya. Namun transaksi itu dibantah oleh Abd. Gafur.

“Beliau (Gafur) menyangkali bahwa tidak ada transaksi jual beli baik itu pulau maupun tanah,” lanjutnya.

Syamsuriyansah, menjelaskan sudah melakukan gelar perkara namun penyidik belum dapat memberikan pasal yang akan disangkakan karena masih membutuhkan keterangan saksi Ahli.

“Kami ada gelar perkara di tingkat Polda, ada beberapa pasal pasal alternalif yang kita pasang,” terangnya.

Syamsuriyansah menegaskan, akan tetap memproses kasus tersrbut hingga ke tahap penyidikan jika memenuhi unsur pelanggaran pidana atas penjualan pulau malamber.

“Tetapi kalau memang tidak bisa terpenuhi syarat formil dan materilnya ya kita hentikan,” simpulnya.

Pulau Malamber

Berdasarkan proyeksi sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 jumlah penduduk Kecamatan Balabalakang secara keseluruhan ada 2.611 orang. Namun tidak dirinci berapa banyak warga yang mendiami Pulau Malamber.

Kepulauan Balabalakang sendiri sempat masuk Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) yang merupakan program dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Hal itu tercatat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 – 2037.

Bolehkah Pulau-Pulau Kecil Diberikan Hak Atas Tanah?

Berikut penjelasan singkat tentang Pulau Kecil dan Pengaturannya

Dikutip dari laman Hukumonline.com: Pengaturan mengenai pulau kecil dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (“UU 1/2014”).

Lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“Permen Agraria 17/2016”).

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil

Permen Agraria 17/2016 mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah. Tetapi, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal berikut:

  1. penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut;

  2. sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan

  3. harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.

Perizinan-Perizinan di Pulau Kecil

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Izin Lokasi menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

Sementara, izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Kegiatan yang dimaksud adalah; produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Dalam pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan izin lokasi.

Izin lokasi dan izin pengelolaan diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

5 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here