Aswar Anshari Tanggapi ‘Terpecahnya’ Suara di DPR

5
Wakil Ketua II DPR Mamuju - Andi Dodi Hermawan (kiri), Ketua DPR Mamuju - Aswar Anshari (kanan). (Foto.Istimewah)

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Anggota DPR Kabupaten Mamuju ‘Bersiteru’. Sidang paripurna Istimewa kemarin, selasa (14/7), pun serentak tak dihadiri 20 anggota DPR (baca: Sidang Paripurna Hari Jadi Mamuju Sepi).

Belakangan diketahui, rupanya hubungan anggota DPR dan Ketua DPR Mamuju tidak harmonis.

Sikap Ketua DPR – Aswar Anshari yang disebut terkadang merubah keputusan rapat secara sepihak dan beberapa kali enggan memimpin rapat dinilai terlalu arogan.

Hingga DPR berencana untuk menggelar sidang paripurna mosi tidak percaya kepada ketua DPR Mamuju.

“Kita akan ketemu kepada semua anggota Dewan. Kalau dikeputusan itu semua meminta maka saya selaku pimpinan (wakil ketua) akan memfasilitasi,” kata Andi Dodi Hermawan, Wakil Ketua II DPR Kabupaten Mamuju, saat dikonfirmasi, rabu, 15 Juli 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Mamuju – Answar Anshari mengatakan: itu hak masing-masing anggota DPR.

“Nda’ masalah itu. Kita nanti akan jawab juga sesuai dengan apa tuntuntannya,” kata Aswar Anshari kepada redaksi.

Aswar Anshari menjelaskan, persoalan di internal DPR bukan alasan untuk tidak hadir di Hari Jadi Mamuju. Pihaknya juga membantah jika disebut kadang merubah keputusan rapat secara sepihak.

“Saya rasa salah itu. Intinya ini yang harus kita jaga adalah bagaimana kedewasaan berpikir anggota DPRD Kabupaten Mamuju,” sambungnya.

Aswar juga mengklarifikasi terkait refocusing anggaran di sekretariat DPR yang disoal Andi Dodi Hermawan. Diantaranya, pemotongan anggaran komsumsi 6 fraksi kecuali fraksi Nasdem. Pemotongan gaji pimpinan DPR kecuali Ketua DPR.

Aswar menuturkan, refocusing anggaran adalah hak dan kewenangan mutlak eksekutif bukan ditangan legislatif.

“Bukan kewenangan saya yang merefocusing. Ada tim anggaran Pemda yang menyeleksi semua Program di Sekretariat DPRD,” ujarnya.

Terkait rapat Refocusing anggaran percepatan penanganan Covid 19 yang tidak dihadiri Ketua DPR. Ia mengaku sudah membaca regulasi yang tertuang di dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020.

“Saya nda hadir rapat karena saya suda baca regulasi. Sekalipun saya hadir disitu, kita putar-putar regulasinya juga tidak akan berubah,” pungkas Aswar Anshari.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR Mamuju – Masram Jaya menjelaskan, sala satu alasan 20 anggota DPR tidak menghadiri paripurna Hari Jadi Mamuju karena menghindari kerumunan Massa di tengah pandemi Covid 19 yang semakin bertambah di Mamuju.

Selain itu, pola kemitraan Pemerintah Daerah Mamuju dianggap keliru. Pemerintah daerah dianggap tidak transfaran dalam mengelolah anggaran penanganan covid 19.

Puncaknya, kata Masram, saat rapat gabungan komisi pada, 9 Juli 2020, tentang pelayanan sekertariat DPRD Kabupaten Mamuju namun tidak dihadiri Ketua DPR.

Dalam rapat itu, sejumlah fraksi meminta Sekwan DPRD – Lukman Sunusi mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu mengelolah sekertariat DPR.

“Sesungguhnya sumber masalahnya ada di ketua DPRD Mamuju yang seolah olah DPRD adalah lembaga miliknya yang bisa dikelola seenaknya,” urai Masram.

Bagi Masram Jaya, lembaga DPRD kehilangan wibawa dan marwah dibawah kepemimpinan Aswar Anshari sebagai ketua DPRD Kabupaten Mamuju. (LS)

Reforter: Ahmad Nur

5 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here