Banjir Melanda Mamuju; Menagih Janji Kampanye Habsi Wahid

13
Bupati Mamuju, Habsi Wahid (kiri) - Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari (kanan). (foto.istimewah)

“Dulu mereka berjanji dalam debat kandidat terkait soal penanganan banjir di ibu kota,” urai Ahmadi Salim, Tenaga Ahli Fraksi PDIP, DPRD Prov. Sulawesi Barat.

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Akibat Hujan dengan intensitas tinggi melanda Sulawesi Barat, puluhan rumah warga dan sejumlah ruas jalan di wilayah kota Mamuju terendam banjir, rabu, 24 Juni 2020.

Setidaknya dari pantauan redaksi: Jl. Kurungan Bassi (Depan Kantor Bupati Mamuju), Jl. Soekarno Hatta, Jl. Martadinata dan puluhan rumah warga di sekitar kompleks perumahan Kelurahan Binanga dan Kelurahan Rimuku terendam banjir.

Ahmadi Salim yang saat ini tengah menyelesaikan study jurusan pembangunan pasca sarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasaar, menagih janji kampanye yang perna diucapkan Bupati Mamuju, Habsi Wahid, bersama Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari, dalam debat kandidat pada Pilkada 2015 lalu.

Menurutnya, pembangunan itu tidak cukup dibangun dengan narasi dengan sistematika yang indah didengar tapi tak mampu ditunaikan.

“Dengan lantang HW-IP berjanji akan mendorong kota mamuju menjadi kota destinasi ramah dan bebas banjir sebagai prioritas pembangunan,” kata Ahmadi Salim.

Ahmadi mengatakan, kondisi saat ini sangat memperihatinkan, dimana mana luapan air sungai disertai sistem saluran pembuangan yang tidak mampu mengurai masalah banjir dalam kota.

“Tidak tercapainya misi kepemimpinan diakhir periode menjadikan Mamuju yang ramah serta menjadi kota destinasi yang nyaman dikunjungi hanya Visi fiktif,” terangnya.

Respon sebagian orang yang menumpuhkan kesalahan karena membuang sampah sembarangan sebagai sebab terjadinya banjir dinilai sebagai kecelakaan berpikir.

Ia mengatakan, program kesadaran akan kebersihan kota perna dilakukan di awal pemerintahan Habsi Wahid dengan aksi solidaritas “bakti sosial” setiap minggu namun tidak berkelanjutan.

“Mereka ala ala Jokowi turun di Got sampai bersih. Pinggir jalan bersih dari sampah sampah namun lagi lagi tidak konsisten sehingga hanya berjalan beberapa minggu saja,” sambungnya.

Program perbaikan saluran air hingga normalisasi kanal kota juga dianggap belum mampu mengurai masalah banjir di era pemerintahan Habsi Wahid.

Mengatasi banjir kota, kata Ahmadi, harus dengan perencanaan yang benar bukan atas atensi dari manapun sehingga masyarakat bisa merasakan perubahan.

“Dari perencanaan saja bersumber dari requis warga yang minta dibangunkan got, jalan dan sebagainya. Mengapa tidak sekalian aja satu Kota satu perencanaan biar terintegrasi satu sama lain,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa hujan bukanlah variabel tunggal yang menjadi sumber masalah banjir, akan tetapi semakin terkikisnya area resapan air serta kondisi hutan di hulu yang semakin memprihatinkan.

Banyaknya hutan gundul yang menyebabkan erosi, lanjut Ahmadi, perlu di intervensi melalui penanaman pohon agar tercipta resapan dibagian hulu. Hal ini dinilai sangat efektif mencegah terjadinya erosi dan luapan air sungai kedalam kota.

“Pengurangan debit air dari hulu disertai sistem saluran air berdasarkan kajian yang benar maka kita percaya daerah ini akan bebas dari banjir,” ujar Alumni STIE Muhammadiyah Mamuju ini.

Dirinya tidak menafikkan peran Pemda mamuju dalam menata kota – namun konsep pembangunan yang tidak profesional dan tidak terintegrasi sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai.

Yang pertama harus dilakukan, menurut Ahmadi, menghitung kapasitas air hujan pada masa tertentu sebagai dasar perencanaan tata kota.

Hal ini disebut penting dilakukan karena kondisi rumah warga lebih rendah dari badan jalan dalam kota.

Disatu sisi pembangunan dalam kota yang tidak tertata sehingga daerah resapan semakin berkurang. Ini juga dianggap akan memperparah kondisi dimasa yang akan datang sehingga dibutuhkan riset lebih awal sebelum membuat perencanaan pembangunan.

“Pembangunan yang dilakukan di dalam kota tidak berdasarkan kajian yang benar bahkan prosesnyapun tidak terencana serta pelaksanaan yang tidak terarah,” jelas Ahmadi Salim.

Ahmadi menyarankan agar pemerintah membuat perencanaan berdasarkan hasil rizet yang benar: Menyediakan anggaran untuk mencapai hasil rizet jauh lebih berharga dibandingkan kerugian atas pembangunan tanpa rizet.

“Buatlah program khusus penanganan banjir yang terintegrasi mulai hulu sampai ke hilir,” papar Ahmadi.

Namun program tersebut diharapkan untuk dibuat dalam satu proyek perencanaan yang utuh: “Tidak di pecah pecah hanya untuk memenuhi sejumlah pengusaha alias bagi bagi proyek,” pungkas Ahmadi. (LS)

13 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here