Pernyataan Said Didu Dinilai Kadaluarsa, Proses Hukum Dihentikan ?

8
Foto: Arifai Makkulau (whatshaApp)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Persiteruan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) – Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN – Muhammad Said Didu (MSD) belum jua berakhir.
Suasana duka karena pamdemi Corona Virus saat ini mungkin akan enak dirasa jika keduanya lebih akur: Sayang, laporan polisi terlanjur sampai di meja Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

BACA JUGA

Corona pun jadi jadi alasan Said Didu tak hadir – dua kali dipanggil oleh penyidik.
Kuasa hukum Said Didu – Damai Hari Lubis, mengatakan pernyataan kliennya adalah kritik biasa dalam bentuk satire yang konstitusional: Hal itu ditulis dalam pres release Damai Hari Lubis yang dikirim advokat senior dari Mamuju – Arifai Makkulau, sala satu dari belasan pendekar hukum yang membela Said Didu.
“Sehingga demi hukum mesti dihentikan,” kata Damai Hari Lubis dalam pres releasenya, Selasa, 12 Mei 2020, Tangerang Selatan.
Damai Hari Lubis menganggap pernyataan Said Didu yang membuat Luhut Panjaitan tersinggung sudah kadaluarsa jika dilihat dari tanggal statemenya, 28 Maret 2020, melalui canal youtube.
Dalam video yang sudah beredar luas di tanah air itu, Said Didu mengkritik Luhut terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) – dari Jakarta ke Kalimantan.
“Menkomaritim dan investasi dalam hal ini LBP selaku pejabat tinggi pemerintahan RI atau penyelenggara negara RI lebih mengutamakan kebijakan ekonomi, sehingga sang menteri LBP sebagai pejabat penyelenggara pemerintahan nampaknya hanya selalu memikirkan uang, uang , uang,” sebut Said Didu dalam video tersebut.
Pernyataannya kemudian disebut sudah basi untuk diperkarakan: “Subtansi materil yang sedang dalam proses hukum acara merujuk komperasi terhadap tanggal statemen MSD yang menjadi pokok perkara sudah kadaluwarsa,” ujar Damai Hari Lubis.
Itupun dianggap bentuk kritikan dan pendapat publik yang dilindungi secara konstitusi: UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.
Pun penyataan MSD secara konstitusional disebut oleh kuasa hukumnya sebagai hasil dari pemikiran seorang pakar ahli yang berlatar belakang ilmu pengetahuan serta pengalaman praktisi: MSD merupakan mantan birokrat – Dewan Ahli Ketahanan Nasional 2005 di era kabinet SBY.
“Aktifitasnya selama ini masih tetap cenderung kritisi terhadap perilaku kebijakan pejabat publik, sehingga kritisi aquo terkait terhadap pejabat tinggi Menkomaritim dan investasi merupakan kritisi original seorang pakar bukan delik dolus yang ditujukan kepada individu LBP. Melainkan clue yang ideal menurut seorang MSD sebagai seorang praktisi ekonom dan eks birokrat,” terang Seketaris Dewan Kehormatan (DK DPP KAI) ini.
Meski pada realitanya timbul miscomunication atau misunderstanding. Yang jelas, kata Damai Hari Lubis, proses hukum atas dasar apapun mesti dihentikan demi tegaknya dan wibawanya hukum dan perundang-undangan dimata masyarakat bangsa dan negara RI.
Ia juga menjelaskan, Kritikan MSD itu bersifat sumbangsih saran dan pendapat ‘ demi kebaikan dan keselamatan bangsa yang ditujukan kepada pejabat negara: Menkomaritim dan investasi bukan tertuju kepada individu LBP.
Andai LBP hanya seorang yang berderajad umum maka kritik tidak akan lahir dari seorang MSD kepadanya, menurutnya.
“Itulah salah satu perbedaan resiko antara pejabat penyelenggara negara, yang otomatis suka gak suka pribadinya selama bertugas, mau gak mau seakan pribadinya dirasa dan merasa menjadi bagian milik publik dan berkarya atau berkerja demi publik,” sambungnya.
MSD selaku pakar ekonomi melihat adanya kebijakan yang tidak tepat atau salah dalam menentukan skala kebijakan prioritas, sehingga menganggap Luhut lebih konsentrasi melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara daripada antisipasi penyelamatan terhadap bakal korban pandemi covid 19 yang secara medis mengancam jiwa manusia.
Apalagi menurut Damai Hari Lubis, lahirnya PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terutama di Jakarta sebagai Ibu Kota.
Selain itu, dalam rencana tata ruang 2020-2039: “Jakarta Masih difungsikan sebagai ibu kota republik indonesia.” Jelas Damai Hari Lubis. (LS)

8 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke 토토 먹튀 Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here