Said Didu VS Luhut, Kuasa Hukum; Delik Aduan Tidak Boleh Diwakili

1
Damai Hari Lubis - Anggota Tim Kuasa Hukum TASK Muhammad Said Didu. (foto.net)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Kisruh Mantan Sekertaris Kementrian BUMN – Muhammad Said Didu dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi – Luhut Panjaitan terus bergulir di meja penyidik Bareskrim Polri.
Pertengkaran itu bermula dari channel Youtube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah memerangi wabah Covid-19.
Pernyataan Said Didu yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan hanya memikirkan uang dan menganggap pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan serta keselamatan rakyat di tengah pandemi virus corona kemudian membuat LBP merasa tersudutkan dan melaporkan Said Didu ke Mabes Polri.
Puluhan pendekar hukum mulai dari yang terkenal hingga yang belum dikenal tampil membela Said Didu. Namanya “Tim Advokasi Suluh Kebenaran (TASK)”. Sala satunya adalah advokat senior Damai Hari Lubis.
Dalam press release yang dikirim sala satu advokat dari Mamuju yang terkabung dalam anggota Tim Kuasa Hukum Said Didu – Arifai Makkulau.,S.H.M.H. kepada redaksi LS, Damai Hari Lubis menjelaskan bahwa delik aduan tidak memiliki hak untuk mendelegasikan laporan dari pihak yang merasa dirugikan.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa pernyataan kliennya MSD adalah pernyataan biasa sebagai warga negara sesuai amanah konstitusi terkait hak rakyat untuk berdaulat dan berpendapat serta masih dalam batas atau koridor hukum tentang hak menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU.No. 9 Tahun 1998.
Berikut kutipan asli Pers release Damai Hari Lubis Selaku Anggota Tim Kuasa Hukum TASK (Tim Advokasi Suluh Kebenaran).
Delik aduan tidak memiliki hak untuk mendelegasikan laporan dari individu yang merasa dirugikan. Sehingga istilah kami *Delik aduan tidak memiliki ‘ sifat nge – Boss ‘ juga tidak boleh ‘baper-an’*.
Tinjauan hukum Tim TASK : TERKAIT LAPORAN TERHADAP DIRI KLIEN KAMI MSD YANG AKAN MENJADI TERPERIKSA/TERKLARIFIKASI HARI INI, SENIN 4 MEI 2020, DI MABES PILRI.
Bahwa dari aspek pidana formil peristiwa delik aduan tidak boleh diwakili.
Sedang terhadap pidana materilnya objek laporan hanya statemen biasa yang disampaikan Klien kami Muhammad Said Didu /MSD hanya merupakan aplikasi rule of law atau wujud hak hukum dari peran masyarakat dan juga sesuai HAM, oleh MSD peran itu digunakan sebagai alat kontrol sosial kepada seorang publik figur yang mempunyai derajad penyelenggara negara sehingga dipastikan KONSTITUSIONAL dengan alas hukum MSD merupakan WNI yang dilindungi oleh konstitusi terkait hak rakyat yang berdaulat, sehingga statemen yang disampaikan masih dalam batasan atau koridor Hak Menyampaikan Pendapat Yang Dilindungi Oleh UUD 1945 dan UU.No. 9 Tahun 1998 dan UU lainnya.
MSD adalah seorang dari bagian masyarakat WNI patuh hukum, yang berkebetulan pernah membantu Negara RI selaku Anggota MPR 1997 – 1999 dan Membantu Negara Pada Kabinet Pemerintahan RI era SBY ( 2005 ) sebagai Pakar Dewan Ketahanan Nasional dan sebagai Sekretaris Kementrian BUMN 2005 – 2010 juga pernah menjabat selaku Stafsus Menteri ESDM 2014 – 2016 pada Era Presiden Jokowi. Sehingga statemen yang dikeluarkannya adalah sesuai keahliannya terkait di bidang Ketahanan Nasional yang tentunya terkait pada ketahanan bidang ekonomi.
Pada prinsipnya klien kami MSD mengeluarkan statemen yang dijadikan objek laporan dari orang yang tidak berwenang (delegator) serta objek materil aquo in cassu merupakan bentuk kekhawatiran MSD yang subtansinya nota bene semata mata sebagai ungkapan kasih sayang terhadap saudara – saudaranya sebangsa dan setanah air atau pada intinya demi keselamatan nyawa masyarakat bangsa ini dalam bingkai rasa tanggung jawab selaku anak bangsa / WNI terhadap NKRI yang sedang mengalami musibah (tragedi) nasional oleh pagebluk pandemi atau covid 19.
Bentuk kecintaannya terhadap NKRI ini dimanifestasikan pada statemen yang berharap ada skala prioritas oleh penyelenggara negara agar proporsional dan profesional serta akuntabilitif sesuai Good Government sesuai asas – asas penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang baik.
Sehingga klien kami MSD mengeluarkan pendapat ‘ agar sebaiknya untuk sementara waktu terhadap Pejabat (Tinggi) Penyelenggara negara (LBP) yang wajib berkarya untuk dan atas nama Pemerintah RI, seyogjanya mengutamakan keselamatan atau nyawa manusia dibanding proyek IKN.
Sehingga atas pendapat hukum kami ini, selaku anggota tim advokasi MSD, berharap agar Pihak Penyidik Mabes Polri tidak tergesa-gesa dalam menyikapi laporan yang polanya tidak merujuk pada hukum positif KUHAP yang berlaku dan juga tetap menghormati asas presumption of innocent, oleh sebab hukum materi objek peristiwa yang dilaporkan pun adalah perbuatan hukum yang konstitusional sehingga bukan delik melainkan ungkapan kebebasan berpendapat dari seorang pakar ketahanan nasional pada bidang ekonomi.
Info terakhir dari kami terhadap panggilan perdana hari ini, Senin 4 Mai 2020, oleh yang berwenang Penyidik Mabes Polri, dikarenakan terhalang oleh sesuatu hal, klien kami terpaksa belum bisa menghadiri panggilan klarifikasi aquo, sebagai rasa penyesalan dan rasa hormat kepada penyidik akan dihadiri oleh Ketua Tim TASK DR. Hevis dan beberapa anggota untuk menyampaikan alasan ketidak hadiran MSD.
Kami juga melalui Ketua Tim akan sampaikan harapan kami kepada Para Penyidik, demi untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan serta kekhusu’an dan Kemuliyaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan, atas nama MSD mengharapkan Pihak Penyidik agar sedikit bersabar untuk menunda pemeriksaan klarifikasi sampai dengan beberapa hari setelah idul fitri, selain Klien juga ingin berlebaran, termasuk kami para lawyernya pun diantaranya banyak yang turut merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Demikian statemen atau press relaese agar semua fihak dapat memakluminya.
Penulis: Muhammad Naim Samad (LS)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke Pernyataan Said Didu Dinilai Kadaluarsa, Proses Hukum Dihentikan ? | Lensa sulawesi Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here