ABK Indonesia Dieksploitasi di China, Natalius Pigai; Itu Tanggung Jawab Luhut

0
(foto.istimewa)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Kabar baru dan telah viral di Indonesia. Sebuah stasiun tv MBC asal korea selatan menyiarkan kondisi diluar batas kemanusiaan, dialami anak buah kapal (ABK) ikan asal Indonesia yang bekerja di china. Siaran itu diungkap dan diterjemahkan oleh YouTuber asal Korea Selatan, Jang Hansol, melalui kanalnya “Korea Reomit”.
Video itu sudah ditonton hingga 3,5 juta kali dan menjadi tranding topic di banyak media. Hansol menceritakan bagaimana kondisi ABK asal Indonesia yang berkerja diluar batas kemanusiaan dan tanpa jaminan kesehatan. Hansol mengatakan bahwa ABK yang meninggal akan dibuang ke laut yang kedalamannya tak diketahui.
Peristiwa itu kemudian ditanggapi oleh Natalius Pigai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2012 – 2017
Melalui pers releasenya yang dikirim sala satu advokat hukum asal mamuju Arifai Makkulau (7/4/2020) kepada redaksi LS, Natalius Pigai, mengatakan peristiwa mengenaskan yang dialami ABK indonesia itu adalah tanggung jawab Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi – Luhut Panjaitan.

Berikut pernyataan pers release Natalius Pigai (Aktivis Kemanusiaan)
Kematian WNI Pelaut di Kapal China adalah merupakan tanggung jawab Luhut Panjaitan Menko Maritim.
Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) bukan tanggung jawab Kemnterian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab Menko Maritim.
Berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan.
Secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya.
1. Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO)
2. International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS)
3. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
4. Maritime Labour Convention (MLC) 2006.
Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016.
Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlundungan pelaut.
Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum Maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan.
Upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri.
Apalagi soal Tenaga Kerja Pelaut, Keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.
Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan Pelaut ( seafarer). Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China.
Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan, 7 Mei 2020.
Penulis: Muhammad Naim Samad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here