Dinsos Sulbar Pastikan Honor TKSK Dibayarkan Setelah Revisi Anggaran

LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Pembayaran tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Mamasa diprotes lantaran dianggap tidak merata.

Staf Bendahara Dinas Sosial Sulbar – Demianus mengaku bahwa pembayaran tali asih TKSK untuk triwulan pertama belum semuanya dicairkan karena terjadi revisi penghematan anggaran dari Kementrian Keuangan RI.

Namun hal tersebut dipastikan tetap akan dibayarkan setelah pengajuan revisi anggaran disetujui.

BACA JUGA

• Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tak Merata, Dinsos Sulbar Disesalkan

Meskipun Kementrian Keuangan RI mengeluarkan surat edaran tentang relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, namun pihak Dinas Sosial Provinsi Sulbar memastikan tidak akan melakukan revisi pembayaran tali asih atau honor TKSK.

“Tetap dibayarkan karena lebih baik kegiatan lain yang dihilangkan dalam revisi daripada tali asih TKSK,” kata Demianus, 23 april 2020, kepada redaksi.

Ia menjelaskan, pembayaran triwulan pertama TKSK kemarin sempat tertunda karena pembayaran akan dilakukan setelah laporan dimasukkan oleh TKSK berdasarkan petunjuk teknis kagiatan.

Sementara sampai pada, 16 april 2020, dari 69 orang TKSK Kabupaten Mamasa hanya 25 orang yang memasukkan laporan.

“Jadi sesuai arahan pelaksana kegiatan bendahara hanya mencairkan tali asih untuk 25 orng tersebut,” sambungnya.

Tapi karena pertimbangan dampak Covid-19, kembali diajukan untuk pembayaran semua honor TKSK Mamasa pada, 20 april 2020, ke KPPN sembari menunggu laporan.

“Tapi sudah tertolak oleh sistem karena ada penghematan anggaran dari kementerian sosial,” lanjutya.

Namun setelah revisi tentang penghematan anggaran disetujui, Dinas Sosial akan kembali mengajukan pembayaran tali asih TKSK untuk triwulan pertama ke KPPN.

“Insha Allah minggu depan sudah bisa diajukan semua untuk triwulan pertama. Artinya hak-hak teman-teman TKSK tetap akan terbayarkan cuma persoalan waktu ini karena kami masih menunggu proses revisi selesai disahkan baru bisa pengajuan ke KPPN lagi,” tutup Demianus. (LS)