Parah, Kakak dan Ayah Tegah Cabuli Anak Kandung Hingga Hamil, Pelaku Didenda Seekor Kerbau

6
Tokoh adat Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa - Maurids Genggong. (Foto: Leo/MdB)
LENSASULAWESI.ID, MAMASA – Selain menjalani proses hukum pidana di Polres Mamasa, 3 (tiga) pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, juga dijatuhi hukum adat yang dikenal dengan istilah mamasa “Diparraukan” atau sanksi “Tombak Kerbau” atau Dipa’longkosan’ atau “Tebas Kerbau”.
Sebelumnya, Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mamasa berhasil mengungkap kasus pencabulan anak dibawah umur inisial LL (17) yang pelakunya adalah keluarga dekat korban sendiri. Mereka adalah ayah kandung korban – MK (60), kakak korban – DM (22) dan DA (22) sepupu sekali korban.
Diketahui pelaku MK tegah menyetubuhi LL, darah dagingnya sendiri yang masih duduk dibangku SMP kelas 3 hingga hamil.
Dikutip dari transtipo.com, ketiga pelaku saat melakukan perbuatan asusila itu tidak saling mengetahui. Masing-masing pelaku melakukan perbuatannya dalam waktu dan tempat yang berbeda.
Fakta tersebut terungkap saat Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mamasa – Iptu Dedi Yulianto, beserta jajarannya didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mamasa – Festy Paotonan, melaksanakan pers rilis penangkapan pelaku, di Polres Mamasa, Selasa 28 Januari 2020.
Atas perbuatannya, pelaku berhasil diringkus Polres Mamasa dan dijatuhi sanksi adat dari tokoh adat Mamasa berupa denda seekor kerbau. Sanksi ini termasuk sanksi adat terberat dalam tatanan tradisi masyarakat Mamasa sesuai dengan tingkatan pelanggaran pelaku.
Para tokoh adat Kecamatan Tawalian – Maurids Genggong, Edi Muliono, Aleksius Pualillin, Elex Demmanaba dan Daniel Mewa, telah merumuskan sanksi adat yang akan dijatuhkan pada para pelaku, beberapa hari setelah pelaku ditangkap.
Prosesi pemberian hukum adat ini berlangsung di Aula Kantor Camat Tawalian, senin siang, 3 Februari 2020.
Sanksi diparraukan atau dipa’longkosan adalah tradisi dimana pelaku didenda seekor kerbau milik orang lain yang dipilih oleh tokoh adat dengan cara ditombak. Kerbau yang ditombak atau ditebas tersebut diganti oleh pelaku berapapun nilai jual yang dipatok pemiliknya.
Sementara daging kerbau yang dipilih tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat karena dianggap sebagai makanan binatang. Sehingga bagi orang yang memakan daging itu dianggap sama dengan binatang.
Kerbau itu nantinya akan dihanyutkan ke sungai dengan maksud dan harapan perbuatan yang dilakukan pelaku pergi bersama aliran sungai.
Dengan demikian, perbuatan itu diyakini tidak akan berdampak pada musibah dan bencana alam. Hukum ini merupakan inplementasi dari falsafah masyarakat Mamasa yang menganut sistem “Ada’ Tuo Tang Mate”.
Ada’ tuo tang mate berasal dari empat suku kata yakni ada’ berarti adat, tuo berarti hidup, tang berari tidak, dan mate berarti mati.
Sehingga, ada’ tuo tang mate dapat diartikan sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku di wilayah adat Mamasa dalam menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang atau kelompok masyarakat.
Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh adat Kecamatan Tawalian, Maurids Genggong.
Terhadap penerapan hukum adat ini, Maurids Genggong mengatakan, pihak keluarga pelaku menyetujui dan bersedia dikenakan sanksi adat.
Namun pelaksanaan dari sanksi adat itu, pihak keluarga pelaku diberi waktu paling lambat hari sabtu pekan kemarin, untuk menyiapkan segala bahan yang dibutuhkan dalam ritual adat termasuk kerbau.
Maurids Genggong menuturkan, sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku asusila dianggap sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
“Pihak keluarga pelaku bersedia diberi sanksi adat,” ujar Maurids Genggong.
Pada ekseskuasi sanksi hukum adat itu, kata Maurids, diperkenankan masyarakat untuk menyaksikannya.
Lebih jauh Maurids menjelaskan, penerapan sanksi ini diharapkan dapat mengahapus kutukan akibat dari perbuatan asusila yang terjadi di wilayah Tawalian dan Kabupaten Mamasa secara umum.
Sebab mereka meyakini bahwa perbuatan itu akan membawa mala petaka bagi masyarakat umum jika tidak dilakukan hukum adat sesuai tradisi masyarakat Mamasa.
“Kita berharap ini menjadi pengampunan bagi masyarakat umum, sehingga kita terlepas dari kutukan.” Harapnya.
(LS/Leo/MdB)

6 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke ปั้มไลค์ Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here