Tambang Galian C di Pantai Kambunong Resmi Dilaporkan ke Polres Mateng

1
LENSASULAWESI.ID, MATENG – Tambang Galian C yang diduga Ilegal di pantai kambunong, kabupaten Mamuju Tengah resmi dilaporkan masyarakat Desa Kambunong. Hal ini disampaikan melalui press releace Sahdan Husain kepada kru LS, selasa 28 Januari 2020.
Sahdan Husain bersama 2 (dua) pemuda mamuju tengah Safwan dan Adnan Sahrir melaporkan tambang Galian C di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan lembaga Garda Anti Korupsi Advokasi Sosial pada senin kemarin (27/1), di Polres Mamuju Tengah.
Kasat Reskrim Polres Mateng melalui Kaur Bin Opsnal Polres Mateng- Ipda. Bakhtiar, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaaan pelanggaran hukum pada tambang galian C di pantai kambunong. Ia berjanji akan memproses laporan tersebut sesuai mekanisme.
“Kami sudah terima laporanya dan kami akan diskusikan dengan pak Kasat.” Singkatnya.
Tambang galian C pantai Desa Kambunong itu diduga melanggar UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006, UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulan kecil dan Permen No. 25 tahun 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi WP3K.
“Kami datang melaporkan bahwa adanya indikasi pelanggaran galian C di desa kambunong, kami berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas akan laporan ini.” Tegas Sahdan, usai memasukkan laporannya, di ruangan Kasat Reskrim Polres Mateng.
Sebelumnya, Kapala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat kepada redaksi mengatakan hingga kini tambang galian C yang sedang beroperasi di Pantai Desa Kambunong belum memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP).

BACA JUGA

Sahdan menuturkan hingga saat ini belum diketahui nama perusahaan yang mengelolah tambang tersebut dan alokasi ruang peruntukan pertambangan galian C berdasarkan Perda No 3 Tahun 2017 juga tidak diketahui.
Ditempat yang sama, Safwan menambahkan hasil advokasinya di lokasi pertambangan tersebut. Menurutnya, seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan wajib mematuhi ketentuan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.
“Hal ini sudah jelas masuk ketentuan pidana pelanggaran UU No. 4 tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.” Jelasnya.
Safwan mengatakan, sampai saat ini Aktifitas galian C di Kambunong masih berjalan. Hal ini terjadi akibat pemerintah tidak tegas dalam menertibkan aktivitas pertambangan di Mamuju Tengah.
Ia berharap laporannya ditindak lanjuti secara serius dan transparan oleh pihak kepolisian.
“Kami di suruh menunggu dan dijanji kasus galian C ilegal akan diproses sesuai mekanisme semoga saja aparat kepolisian serius menegakkan hukum agar Rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum di mamuju tengah.” Pungkasnya.
(LS/monas)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here