Reses DPR; Suraidah Sebut Masyarakat Masih Keluhkan Pembangunan Jalan di Bonehau

0
Ketua DPRD Provinsi Sulbar - St. Suraidah Suhardi (kiri) didampingi kakak kandungnya Sutina Suhardi saat berkunjung di kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. (Foto: WhatshaApp)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Ketua DPRD Sulawesi Barat – Suraidah Suhardi kembali melakukan kunjungan kerja atau reses di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Mamuju. Diantaranya, Desa Bonda Kecamatan Papalang, Lingkungan Bakengkeng, Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku dan dua desa di Bonehau.
Suraidah mengatakan sejumlah keluhan masyarakat telah ia dengarkan termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang sejak dahulu menjadi persoalan.
“Utamanya masyarakat Bonehau-Kalumpang. Sampai-sampai masyarakat disana berkelakar kalau nama jalan mereka mau diganti dengan nama jalan perjanjian karena setiap ada perhelatan politik selalu dijanji akan diperbaiki tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” kata Suraidah dalam press releace yang dikirim via whatshapp pribadinya.
Selain itu, masyarakat bonehau juga meminta pengairan sawah karena khususnya di wilayah bonehau masyarakat hanya mengandalkan tada hujan.
“Saya membahasakan harus ada kajian dulu. Apakah mereka butuh waduk atau embun untuk kebutuhan pengairan, selama ini masyarakat hanya andalkan sistem tada hujan. Nah ini yang harus didorong agar produktifitas masyarakat semakin baik dan lancar,” sambungya.
Berbeda dengan yang dikeluhkan masyarakat pulau karampuang yang meminta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dianggap belum memadai seperti fasilitas bus sekolah untuk anak anak mereka.
“Ini miris. Bayangkan masyarakat di Pulau Karampuang kalau mau berobat harus menyeberan laut untuk turun di Puskesmas Bambu. Mereka harus keluarkan biaya banyak hanya untuk kontrol kesehatan sehingga mereka meminta minimal ada Puskesmas Pembantu (Pustu),” ujarnya.
Suraidah juga mengatakan aspirasi masyarakat dibeberapa lokasi yang ia kunjungi akan menjadi fokus perjuangannya selama di DPR.
“Insyaallah saya akan perjuangkan selama itu masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi,” tutup Suraidah. (LS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here