Dinas ESDM Sulbar Sebut Penertiban Tambang Ilegal Adalah Kewenangan Polisi

0
Lokasi Tambang Galian C di Pantai Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah. (Foto: Geogle Art)
LENSASULAWESI.ID, MATENG – Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (PU-ESDM) Provinsi Sulbar – Patrik Galampo mengatakan penetiban operasi tambang Ilegal atau yang tidak memiki Izin Usaha Penambangan (IUP) Ekplorasi adalah kewenangan kepolisian.

BACA JUGA

Hal ini ia ungkapkan menjawab persoalan operasi penambangan Galian C di Desa Kambunong, Mamuju Tengah yang ia sebut tidak memiliki izin.
“Kewenangan untuk menertibkan kegiatan ilegal ada pada pihak kepolisian.” Kata Patrik.
Ia beralasan karena Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penegakan undang – undang mineral dan batu bara (UU Minerba).
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012.

Baca Juga : Smart Property

Patrik menegaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi sulawesi barat tidak pernah menerbitkan Izin untuk tambang Galian C di pantai Kambunong, Mamuju Tengah.
“Yang jelas, kami dari ESDM Sulbar sampai saat ini blom ada IUP yang kami keluarkan di desa kambunong.” Tegasnya.
Jika ada pihak perusahaan yang mengklaim sudah mengantongi izin dari Dinas ESDM Sulbar, kata Patrik, bisa dikonfirmasi langsung terkait IUP yg dimiliki. (LS/monas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here