PT. Astra Bantah Pangkas Timbangan TBS, Petani ; Buktinya Kami Tidak Dibayar

1
Muhammad Tugiren - Partnership Small Holders (PSM) Area PT. Surya Raya lestari 2  (Astra) menjelaskan mekanisme pembayaran TBS sawit di Memuju Tengah. (Foto: Ahmad)
LENSASULAWESI.ID, MATENG – Muhammad Tugiren dari Partnership Small Holders (PSM) Area PT. Surya Raya lestari 2  (Astra) membantah memotong timbangan Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.
Sebelumnya, petani sawit – M. Said kepada redaksi menjelaskan pihak perusahaan PT. Surya Raya Lestari memotong timbangan petani sawit 10 % hingga 15 % dari jumlah berat TBS petani. Namun hal itu dibantah pihak perusahaan.

BACA JUGA

Muhammad Tugiren mengatakan pihaknya tidak serta merta melakukan pemotongan timbangan TBS sebagaimana tuduhan para petani tapi hasil sortasi terhadap mutu dan kwalitas buah sawit.
Proses pemisahan buah atau sortasi yang menjadi standar klasifikasi perusahaan dilakukan sebelum buah ditimbang, seperti buah mentah, buah busuk dan tangkai panjang.
“Kita nggak merasa memotong terhadap hasil petani, sortir itu yang membuat bukan dari dinas perkebunan tapi Permentan No. 1 2018, secara kriteria jelas, persentase pembayaran juga jelas.” Kata Tugiren saat ditemui senin lalu (6/1/2020), di rumah makan Cilacap Mamuju.
“Kalau hasil yang diberitakan kategori 10 – 15 % itu dasarnya buah mentah berapa, buah busuknya berapa, tangkai busuknya berapa, itu angkahnya jelas,” sambungya.
Dalam peraturan menteri pertanian (Permentan), kata Tugiren, buah dikatakan masak apabila 12,5 % itu membrondol atau brondolnya lepas dari janjang.
“Kalau 12,5 % itu beratnya 10 kg harus ada brondolan sekitar 1 kilo 250 Gram.” Terangnya.
Ia menjelaskan buah mentah kelapa sawit hanya dibayar atau didenda sebesar 50 %. Sementara buah busuk dibayar 90 % dan tangkai panjang sebesar 99 %.
“Nah dari segi pembayaran 50, 90 dan 99 % itu dirumuslah dengan angka sortasi,” jelasnya.
Saat ditanya soal buah hasil penyortiran oleh perusahaan yang disebut tidak dibayar dan tidak dikembalikan ke petani ?. Ia mengatakan semua dibayar namun dengan harga yang bervariasi.
“Kan dibayar 50 %, itu saya sudah hargai ya tidak ada kewajiban saya untuk mengembalikan pak. Ibaratnya 100 % buah mentah (sebanyak) 8 ton, itu dibayar 50 %, kalau harganya 1000 (/kg) yang dibayar itu 500 rupiah (/kg). Jadi yang dibayar bukan 8 ton tapi 4 ton. Jadi sebenarnya gak dipotong. Gak ada buah tolak kita terima semua tapi harganya berbeda – berbeda.” Pungkasnya.
Menanggapi hal itu, M. Said mengatakan dalam Permentan tidak diatur secara jelas tentang kriteria buah mentah, buah busuk dan tangkai pajang.
Sehingga menurutnya sangat rentan untuk dimanfaatkan pihak perusahaan untuk menerapkan aturan dan memangkas timbangan berat TBS para petani.
“Dipermentan itu kan bisa ditafsirkan lain oleh masing-masing perusahaan. Kenapa hanya Astra yang mengolah buah yang katanya merusak rendemen atau merusak kualitas minyak ?, buktinya pabrik lain tidak demikian. Yang paling ferr harusnya dikembalikan saja ke petani kalau memang tidak layak diolah.” Kata Said saat dikonfirmasi ulang pada rabu malam lalu (8/1/2020).
Said mengungkapkan, Peraturan Menteri Pertanian yang ditafsirkan PT. Surya Raya Lestari (Astra) hanya menguntungkan pihak perusahaan.
“Permentan itu tidak berpihak ke petani kalau berdasarkan tafsiran pihak pabrik Astra,” sambungnya.
“Dipermentan kan jelas jangan dipelintir yang hanya menguntungkan pihak pabrik, buah mentah itu didenda 50 % (dibayar 50 %), tapi buktinya kami tidak dibayar.” Ungkapnya.
Said mencontohkan slip pembayaran yang diterima dari pihak perusahaan. Ia mengaku hasil sortasi terhadap buah mentah dan buah busuk miliknya tidak dibayar oleh pihak perusahaan dan cenderung dikurangi terlalu berlebihan.
“Inikan jelas mengada ada, disitu kan dicatat bahwa buah mentah saya sebanyak 24 janjang, buah busuk 20 janjang, beratnya rata-rata 20 Kg. Tapi kok bisa disortir hingga 1 ton lebih ?.” Pungkas Said.
Ia berharap persoalan ini segera diawasi oleh pemerintah. Karena menurutnya penafsiran pihak perusahaan terhadap peraturan menteri pertanian cenderung berbeda – beda dan dapat merugikan petani. (LS/monas)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here