DPR Tuding Tim Penentuan Harga Sawit Tak Mau diawasi, Hatta Minta Timbangan Perusahaan dikontrol

1
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat - Muhammad Hatta Kainang. (Foto: Shompak)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Wakil Ketua Komisi II DPR Sulbar – Muh. Hatta Kainang, menuding tim penentuan harga TBS sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tidak ingin diawasi oleh DPR.
Hal ini ia ungkapkan lantaran pihak dinas tidak melibatkan DPR dalam rapat penetapan harga pembelian TBS Kelapa sawit produksi pekebun Bulan Januari 2020 yang digelar siang tadi, selasa (7/1), di Matos Mamuju, Sulawesi Barat.
Hatta mengatakan sudah 2 (dua) kali dinas perkebunan tidak melibatkan DPR dalam rapat penentuan harga TBS. Menurutnya, hal itu menyalahi kesepakatan dalam rapat yang sebelumnya digelar bersama DPR.
“Ini menunjukan bahwa pihak tim penentuan TBS tidak menginginkan adanya pengawasan dan kontrol atas penentuan harga,” kata Hatta.
Rapat itu dihadiri pihak perusahaan dan wadah koordinasi antar kelompok (WKAK) dari masing masing perusahaan. Dalam rapat itu tim penentuan harga TBS menyepakati indeks ‘K’ sebesar 81.55%. Sementara harga rata rata penjualan CPO Rp. 6.956,63 kemudian harga rata rata penjualan inti sawit Rp. 3.479,36.
Menentukan harga TBS, kata Hatta, tidak cukup dengan mengacu pada peraturan menteri pertanian sehingga pihaknya mendesak pemerintah sulbar untuk membentuk peraturan gubernur.
“Kami mendesak pemprov segera membuat Pergub soal TBS,” sambungnya.

BACA JUGA

Selain itu, legislator yang terbilang paling kritis ini meminta kepada dinas perdagangan untuk turun melakukan pengawasan dan mengontrol proses penimbangan TBS di perusahaan.
“Kami juga meminta pihak dinas perdagangan industri sulbar untuk melakukan operasi timbangan yang menjadi problem soal berat harga TBS,” ujar Hatta.
Hatta juga menambahkan, harga TBS yang ditetapkan pemerintah sulawesi barat tidak sesuai dengan harga TBS yang ada di provinsi lain.
“Penentuan harga TBS tidak transparan dan terukur karena adanya harga yang timpang dengan harga diluar sulbar ini tidak normal menurut saya.” Pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat – Abd. Waris sudah dikonfirmasi oleh kru LS namun belum memberikan jawaban.
(LS/Shompak)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here