Liku-Liku RTRW Mamuju, Ini Kata Ketua Bapemperda DPR

3
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mamuju - Mervi Parasan. (Foto: Adi)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Kabupaten Mamuju hingga tahun 2019, belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini terus menjadi sorotan banyak pihak.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mamuju – Mervi Parasan mengatakan Ranperda RTRW Mamuju sudah dibahas anggota DPR periode sebelumnya namun belum diparipurnakan karena masih menunggu hasil asistensi.
“Bapamperda yang dulu itu mereka sudah bahas, kajian akademisnya sudah ada, sudah dibahas bahkan sudah diasistensi di Biro Hukum. Dari hasil asistensi dikembalikan lagi ke DPR,” kata Mervi.

BACA JUGA

Politisi berdarah manado ini menyebutkan drafnya telah diserahkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappepan Kabupaten Mamuju – Erick Ady Novendra kepada DPR.
“Saya juga baru dapat informasi bahwa hasil asistensinya baru selesai, itu dia sudah serahkan ke ketua DPR,” sambungnya.
Mervi menuturkan, pembahasan Ranperda RTRW Mamuju akan dijadwalkan minggu depan setelah melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang rencananya dimulai hari senin 9 Desember 2019.
“Bahkan saya bilang kalau boleh itu Bamus sudah rapat hari senin, langsung saja jadwalkan hari selasa (rapat Bapemperda, red). Kenapakah kalau bisa cepat mau lama lama, bikin susah.” Tegas Mervi Parasan dengan logat Manadonya.
Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda dan sudah tidak menemukan masaalah maka diperkirakan Peraturan Daerah RTRW Mamuju dapat disahkan melalui rapat Paripurna akhir bulan ini.
“Kalau sudah sesuai tinggal dijadwalkan untuk diparipurnakan itu barang. Kalau saya nda ada mau pusing – pusing, kalau ada gampang kenapa mau susah. Kalau sudah sesuai tindis saja.” Pungkas Mervi Parasan, mantan anggota DPR Prov. Sulbar periode 2009-2014.
Sekedar untuk diketahui, jika dilihat dari sudut yuridis formal maka Kabupaten Mamuju sah terbentuk sebagai daerah otonomi pada tanggal 4 Juli 1959, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun hingga saat ini mamuju belum memiliki peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Saat berkunjung ke Sulbar beberapa hari yang lalu, Anggota DPD RI dapil Sulbar – Almalik Pababari mengatakan, Mamuju sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berpotensi untuk dipindahkan jika RTRW nya tidak segera dibentuk.
Meski langsung ditepis oleh pemerintah provinsi sulawesi barat. Namun segala kemungkinan bisa saja terjadi jika itu tidak melanggar UU.
(LS/AMR)

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here