Legislator PDI Tolak RAPBD Tahun 2020, Reza Sebut Mamuju Defisit Capai 22 M

2
Ketua DPR Mamuju - Azwar Anshari Habsi (tengah), Wakil Ketua DPR - Syamsuddin Hatta (kiri), Wakil Ketua DPR Andi Dodi Hermawan (kanan). (Foto: Istimewa)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Fraksi gabungan Karya Perjuangan Sejahtera menolak RAPBD Mamuju tahun 2020. Aksi penolakan itu disampaikan Ado Mas’ud dari partai PDI-P dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Mamuju tahun 2020, senin 19 November 2019, di Gedung DPR, Jl. Ahmad Yani, Mamuju.

Baca Juga

RAPBD Mamuju tahun 2020 mencapai hingga 1,1 triliun rupiah. Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPR Mamuju Azwar Anshari Habsi bersama wakil ketua DPR – Syamsuddin Hatta dan Andi Dodi Hermawan.
Aksi penolakan itu dilakukan karena penyerahan dan pembahasan RAPBD dinilai terlambat, tersisa 5 hari mengacu pada UU 23 dan Permendagri 33 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 yang menyebutkan pengesahan paling lambat 30 November 2019.
Politisi PDI-P itu meyakini pembahasan RAPBD tidak akan selesai hingga waktu yang telah ditentukan oleh UU. Ia juga menjelaskan terdapat perubahan struktur APBD Mamuju dalam KUA PPAS dengan RAPBD.
“Kita hanya memiliki waktu 5 hari kerja untuk membahas APBD. Untuk menghindari konsekuensi hukum maka fraksi Karya Pembangunan Sejahtera menolak pembahasan RAPBD 2020,” tegas anggota DPR berambut gondrong ini, dikutip dari sulbarpedia.com.
Selain itu, Ado’ Mas’ud juga mempertanyakan APBD perubahan Mamuju yang sampai saat ini dinilai belum dijalankan oleh pemerintah kabupaten mamuju.
“APBD-P tidak dijalankan oleh bupati Mamuju, sampai sekarang tidak pernah disampikan kepada kami.” Ujar Ado’.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Gerinda. Muh. Reza menyarankan agar berhati-hati membahas APBD dan tidak tertekan dengan waktu yang dianggap tidak cukup.
Reza menyoal target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju yang jumlahnya naik drastis hingga 111 Miliar rupiah. Reza menilai target itu tidak rasional sementara Mamuju mengalami defisit 22 Miliar.
“Target PAD di 2020 jauh lebih tinggi, padahal target PAD 2019 yang jauh lebih rendah saja tidak tercapai. Defisit kita juga sampai 22 M, ini mohon menjadi perhatian.” pungkas Reza.
Berbeda dengan fraksi Nasdem dan Hanura yang menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RAPBD mamuju 2020 karena menganggap tidak ada masaalah. (LS/Amr).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here