Ibu Kota Pindah, Sulbar Bisa Apa ?. Ini Penjelasannya

0
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulbar - Safaruddin, menjelaskan sejumlah peluang dan tantangan pemerintah sulbar dalam menyambut calon Ibu Kota Baru. (Foto: Itimewah)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – DPR sisa menunggu Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jika sudah resmi berpindah ke Kalimantan maka Sulawesi Barat akan menajadi sala satu daerah penopang ibu kota baru. Dewan Pimpinan Cabang GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menggelar dialog, rabu (6/11), dengan tema “Ibu Kota Pindah, Sulbar Bisa Apa ?” di Warkop Kanneq, Mamuju.
Rencanya dialog GMNI dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar – Dr. Muhammad Idris DP, namun disebut berhalangan karena tengah mengikuti rapat pembahasan APBD Sulbar 2020 di DPR. Sehingga diwakilkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulbar – Safaruddin. Dialog ini juga dihadiri pihak eksekutif, legislatif, TNI, Polri, LSM dan sejumlah OKP di Mamuju.
Sebagai calon tetangga Ibu Kota baru, Provinsi Sulawesi Barat tentu akan berperan sebagai daerah penyangga yang disebut sala satu wilayah terdekat.
Letak geografis Sulbar sangat strategis, berada pada ALKI II dan memiliki bonus demografi penduduk pada usia produktif berusia 15 – 64 tahun. Lebih besar dibandingkan penduduk pada usia tidak produktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun dari jumlah penduduk sebesar 1.536.115 jiwa.
Sulawesi Barat memiliki Luas daratan 16.937,16 Km persegi dengan luas lautan 22.012,75 Km persegi. Memiliki 40 pulau dengan panjang pantai 617,5 Km dan luas Mangrove 3.226 Ha serta luas terumbu karang 16.302 Ha.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar – Safaruddin, menyebut Sulbar sangat dekat dengan calon Ibu Kota baru. Meski jumlah penduduknya masih terbilang sedikit namun Sulbar dinilai memiliki banyak potensi sumber daya dibandingkan daerah lain. Ia menjelaskan sejumlah peluang dan tantangan pemerintah sulbar jika ibu kota sudah resmi dipindahkan.
“Kiranya ini akan dimatangkan sisa menunggu kapan pemindahannya secara resmi saja. Yang jelas tahun ketahun akan dibahas dan dianggarkan secara berturut turut,” kata Safaruddin.

Baca Juga

Menurutnya, Rencana pemindahan ibu kota akan berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur di sulawesi barat. Membuka investasi baru ke daerah serta pembukaan lapangan kerja. Mendorong Sulbar sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru melalui penguatan pusat kegiatan Nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW).
Namun, Safar mengatakan diperlukan percepatan pengembangan jaringan transportasi laut dan udara dalam mendukung konektivitas wilayah terutama ke Ibu Kota Negara dan daerah lain. Serta perbaikan dan peningkatan akses jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang akan membuka akses ke sentra produksi, sentra industri dan distribusi ke terminal dan pelabuhan.
Belum lagi soal potensi pertanian di Kalimantan yang tidak begitu besar karena lebih dikenal sebagai daerah tambang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah kaltim memasok bahan bahan pertanian seperti sayur sayuran dari daerah lain.
Sehingga, kata Safar, Sulbar diharapkan bisa menjadi penyangga dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ibu kota nantinya.
“Peluang isu ini tentunya akan menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Sulbar. Pembenahan itu diperlukan dorongan semua stakholder terkait. Bukan hanya pemerintah provinsi saja, akan tetapi Kabupaten serta anggota legislatif perlu mendorong ini kepusat,” ujar Safaruddin, mantan Sekwan DPR Prov. Sulbar.
Safar mengaku sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan DPR. Ia mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi pemerintah seperti persiapan lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut, persedian jaringan internet serta pengelolaan sumber daya alam secara maksimal.
Selain itu, Safar juga menjelaskan 6 (enam) poin yang akan menjadi tantangan oleh pemerintah sulawesi barat.
Yang pertama, APBD Sulbar yang masih minim sebesar 2,1 Triliun. Sementara PAD hanya mencapai 370 Miliar hingga tahun 2019.
Kedua, Kemiskinan yang masih tinggi diatas nasional sebesar 11,02 % tahun 2019. Jauh dari target RPJMD sebesar 9,91 persen.
Ketiga, IPM masih rendah pada level sedang sebesar 65,10 % jauh dibawah nasional yang sudah mencapai 7,39 %.
Keempat, Isu stunting Sulbar yang menempati urutan kedua angka prevalensi stunting tertinggi sebesar 41,80 % secara nasional.
Kelima, Konektivitas infrastruktur yang masih menjadi permasalahan pokok di Sulbar seperti bandara yang masih belum repsentatif untuk badan pesawat besar serta infrastruktur jalan dan jembatan masih kurang.
Keenam, Revlousi Industri 4,0 yang merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data. Penggunaan teknologi baru seperti IOT (Internet of things).
“Inilah yang akan menjadi PR kita bersama-sama. Itu tuntutan zaman di era teknologi apalagi sistem revolusi industri 4,0 menuntut kita untuk terus menguasai tekologi berbasis internet. Jangan kita terlena dengan apa yang telah kita miliki,” terang Safar, birokrat yang dikenal dekat dengan mahasiswa di Sulbar.
Ia menambahkan, saat ini ada beberapa tuntutan yakni sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan geopasial serta beberapa aplikasi lainnya. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat efesien dan cepat dalam pelayanan administrasi.
“Mau tidaK mau, suka tidak suka kita harus menerima dan melaksanakan SPBE ini, karena ini tuntutan dari pusat dan daerah harus siap dengan sarana dan prasarananya,” tambahnya.
Lebih jauh ia menuturkan, pemindahan ibu kota membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang ahli dibidang masing-masing.
Birokrat berbadan kekar ini juga menyinggung soal wacana pembentukan DOB Kota Mamuju yang tertunda lama karena kebijakan moratorium pemerinrah pusat. Ia mengatakan, Sulbar adalah provinsi yang belum memiliki ibu kota sehingga pemerintah harus mendorong percepatan pembentukan Koto Mamuju.
“Namun sekali lagi harapan saya sebagai kepala dinas Kominfo, bahwa semua harus bekerja untuk berpikir serta mendorong bersama bukan hanya pemerintah saja akan tetapi generasi muda.” Tutup Safaruddin.
(LS/monas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here