Kunjungan Ke Sulbar, Iskandar Sebut Baru 2 Usulan DOB Yang Direkomendasikan DPD

1
Anggota DPD RI Wakil Sulbar, Iskandar Muda BL (tengah-kaos hitam), menggelar kunjungan perorangan anggota DPD, kamis 24 Oktober 2019, di kantor sementara DPD RI, Jl. AP. Pettarani, Mamuju. (Foto: Amir)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Iskandar adalah anggota DPD RI yang pertama melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya sejak dia dilantik pada 1 oktober 2019 lalu bersama tiga orang anggota DPD lainnya dari Perwakilan Sulbar.
“Saya datang ini diundang sama kejaksaan tinggi sulbar, tapi di tatib DPD itu ada ketentuan bahwa setiap melakukan kunjungan ke daerah bisa melakukan pertemuan,” kata Iskandar usai melakukan pertemuan dengan puluhan konstituennya, kamis (24/10), di kantor sementara DPD RI.
Senator ini menjelaskan anggota DPD perwakilan Sulbar telah dibagi tugas menjadi empat komite. Komite I, Almalik Pababari, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
Komite II, Andri Prayoga, yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Komite III, Iskandar Muda BL, meliputi bidang pendidikan dan keagamaan.

Baca Juga

Komite IV, Ajbar, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Untuk periode ketiganya (2019-2024), dia mengaku lebih fokus memperjuangkan peningkatan sumber daya manusia di Sulbar sesuai dengan komitenya.
Menurutnya, “tingkat pendidikan di sulbar masih rata rata SMP, paling banyak tamat SD, sehingga itu menjadi tugas pemerintah.”
Selain itu, Iskandar juga menyinggung soal rencana pemekaran sejumlah wilayah di sulbar jika kebijakan moratorium pemerintah sudah dicabut. Ia mengaku, anggota DPD terus menyuarakan ke pemerintah agar kebijakan moratorium itu segera dicabut.
Yang penting, kata Iskandar, dipersiapkan semua syarat-syarat administrasinanya agar berjalan paralel sambil menunggu moratorium pemerintah dicabut.
Ada 4 daerah yang rencananya diusulkan menjadi DOB di Sulawesi Barat yaitu kabupaten PUS, Balanipa, Kota Mamuju dan Tapango.
Namun baru dua usulan DOB yang sementara dalam proses atau On Going Proses yaitu Kabupaten Balanipa dan Kota Mamuju.
“Baru 2 yang On Proses. Sesuai UU, DPD harus membuat rekomendasi dulu. Aaa yang sudah ada persetujuannya itu balanipa sama kota madya, ada rekomendasi DPD, kalau yang lain belum ada,” ujarnya.
Iskandar juga mengatakan sebanyak 314 usulan DOB kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang sudah berproses dan diusulkan ke pemerintah pusat. Papua masuk skala prioritas untuk dimekarkan jika kebijakan moratorium sudah dicabut pemerintah.
Iskandar mengatakan sudah mengingatkan Almalik Pababari di Komite I yang membidangi pembentukan dan pemekaran wilayah.
“Yang urus komite satu, disitu almalik. Saya sudah bilang ke uwe’, ini ini kota mamuju. Oo iya nanti saya perjuangkan.” Tutup Iskandar sembari menirukan jawaban Almalik Pababari.
(LS/Amir).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here