Sulbar Masuk 6 Besar Angka Buta Huruf Tertinggi di Indonesia

8
Foto (Leo/MdB); Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulbar, Harianto Baharuddin (kiri). Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidian Non Formal (PNF) Dikbud Kabupaten Mamasa, Rusli (kanan), di acara pembukaan Orientasi Teknis Uji Coba Model Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar, Mamasa.

LENSASULAWESI.ID, MAMASA – Berdasarkan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud RI, wilayah Sulawesi Barat masuk dalam enam (6) provinsi zona merah dengan angka buta aksara tertinggi di indonesia.

Hal ini disampaikan, Harianto Baharuddin, saat memberikan sambutan di acara pembukaan Orientasi Teknis Uji Coba Model Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar, kamis (19/9), di Kampus SPNF-SKB Mamasa.

Sesuai hasil studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diawal tahun lalu 2019, peserta didik sudah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

“Surat tersebut menunjukkan peserta didik mestinya sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, tetapi faktanya dilapangan mereka yang memiliki SUKMA masih buta aksara,” kata Harianto.

Data 2018, Kementrian pendidikan dan kebudayaan mencatat masih ada 11 provinsi yang memiliki angka buta aksara tertinggi dengan usia 15-59 tahun.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud RI, jika dilihat dari perbedaan gender – perempuan memiliki angka buta aksara lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dengan perincian: 1.157.703 laki-laki dan 2.258.990 perempuan.

Dikutip dari www.beritasatu.com, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud RI – Harris Iskandar, mengatakan angka buta aksara ini setelah dilakukan klasterisasi masih terdapat enam provinsi yang berada di zona merah dengan persentase buta aksara diatas 4 persen: Papua (22,88 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen) dan Kalimantan Barat (4,21 persen).

Sementara, Harianto, mengungkapkan Kabupaten Mamasa peringkat ketiga (3) tertinggi di Sulawesi Barat.

Hal itu terjadi karena sebagian lembaga hanya menyelenggarakan tiga (3) kali pertemuan.

Padahal, kata Harianto, seharusnya dilakukan selama 114 jam pelajaran atau tiga (3) sampai enam (6) bulan.

“Kalau hanya tiga kali pertemuan tentu tidak akan bisa mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,” ujar Harianto Baharuddin, Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulbar.

Karena itu, Harianto, berharap dari pengembangan model penyelenggaraan keaksaraan dasar yang melibatkan rohaniawan atau pendeta sebagai tutor, penyelenggara dan pengawas, supaya penyelenggaraan keaksaraan lebih terintegritas.

Ia juga menegaskan, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan harus dilakukan sesuai ketentuan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Alokasi pembelajarannya harus 114 jam pelajaran dan kalau itu dilakukan, di dalam hitungan sesuai SKL maka peserta didik tersebut pasti sudah bisa membaca, menulis dan berhitung,” tutup Harianto. (LS/Leo/MdB).

8 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here