Terkendala Moratorium, Pemda Mamasa Kembali Perjuangkan Pemekaran Kabupaten P.U.S

LENSASULAWESI.ID, MAMASA – Pemerintah kabupaten mamasa akan menggelontorkan anggaran pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS). Rencana pemekaran kabupaten PUS ini telah lama digagas namun tertunda lantaran adanya kebijakan Moratorium dari pemerintah.

Bahkan panitia pembentukan kabupaten PUS ini telah dibentuk sejak tahun lalu namun tertunda karena moratorium.

• Wow, SKB Mamasa Dijadikan Contoh Secara Nasional, Ini Design Kampusnya
• Kebakaran Hutan Melanda Mamuju, Warga Padamkan Api Secara Manual
• Mamuju 2020; Munandar Turunkan Lembaga Survei

Isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali bergulir setelah informasi kebijakan Moratorium pemerintah akan segera dicabut dalam waktu dekat ini. Sejumlah daerah di Sulbar mulai disebut-sebut bakal dimekarkan menjadi DOB, salah satunya Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS) yang berada di wilayah Kabupaten Mamasa.

Demi mendekatkan pelayanan dan percepatan pembangunan di wilayah pengunungan, pemerintah daerah kabupaten Mamasa rencana akan kembali memperjuangkan pemekaran kabupaten PUS.

“Sebagai putera PUS, saya sangat mendukung angenda pemekaran DOB di Kabupaten Mamasa. Ini demi pendekatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di daerah pengunungan, ” tutur Ramlan Badawi, Bupati Mamasa yang dikutip dari Penasulbar.co.id

”rencana pemekaran Kabupaten P.U.S bukan sebatas wacana. Dulu kita sudah bentuk panitianya bahkan kita siap anggarkan di APBD Mamasa. Hanya saja, waktu itu keluar moratorium pengehentian pembentukan DOB makanya kita sempat terhenti,” sambungnya.

Sementara, berdasarkan pernyataan Kabiro Pemerintah Sulbar, hingga tahun 2025 pemerintah menargetkan pemekaran hingga 5 DOB di sulbar diantaranya; Kota Mamuju, kabupaten Balanipa, kabupaten P.U.S dan Kota Polewali.

Jika moratorium resmi dicabut oleh pemerintah, kata Ramlan, “PUS harus menjadi salah satu perioritas di Sulbar.”

Terpisah, anggota DPR kabupaten Mamasa, Arwin Rahman Tona’ mengatakan, panitia pembentukan kabupaten PUS yang dibentuk tahun lalu harus kembali mempersiapkan diri jika moratorium resmi dicabut oleh pemerintah.

Arwin menegaskan, pemekaran kabupaten PUS akan menjadi agenda prioritasnya di DPR.

“Perjuangan pembentukan kabupaten PUS adalah sala satu agenda utama saya masuk di DPR, dan insyaAllah saya akan berjuang untuk itu,” tegas Arwin, anggota DPR yang baru terpilih pada pemilu 17 april 2019 kemarin.

Lebih jauh Arwin mengatakan, akan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Mamasa untuk membahas percepatan pembetukan kabupaten PUS. (LS/AAR).