Pilkada 2020, Pilih Sejahtera atau Sengsara ?

0
Oleh; Nanang Wahidin
PEMILIHAN kepala daerah lima tahunan sekali akan digelar kembali pada september 2020 mendatang. Pilkada yang diselenggarakan di provinsi sulawesi barat ini akan dihelat pada empat kabupaten yakni kabupaten mamuju, kabupaten majene, kebupaten mamuju tengah dan kabupaten pasangkayu.
Antusias seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah itu tentu sangat tinggi. Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin baru melainkan akan menjadi penentu masa depan bagi masyarakat selama kurung waktu lima tahun.
Selain pesta demokrasi yang dihelat ditaburi dengan rasa suka cita, juga di waktu yang sama masyarakat diperhadapkan pada dua resiko demokrasi yakni rakyat bisa sejahtera atau justeru semakin sengsara ? semuanya berpulang pada rakyat.
Sejauh perjalanan demokrasi langsung yang melibatkan rakyat pada pemilu pasca reformasi 1998 disitu pula hak asasi manusia (HAM) dipertajam dalam undang-undang dan akhirnya masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjadi dasarnya bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.
Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU juga dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengaktualisasikan haknya tersebut, dan secara tersirat dari hak yuridis yang melekat pada setiap individu itu juga ada tanggung jawab moril yang tidak kalah besar atas nasib bangsa, negara dan rakyat.
Pada kenyataan itu tentu kembali lagi bahwa rakyatlah penentunya. Apa mau sejahtera atau mau sengsara? kembali lagi semua berpulang pada rakyat sebab rakyat adalah ruh demokrasi.
Dari kontestasi itu juga moralitas dipertaruhkan dan bukan hanya moralitas calon melainkan moralitas bangsa dimata dunia. Semua yang ikut berpastisipasi pada kontestasi itu dan siapapun yang keluar menjadi pemenang dia tetap anak kandung ibu pertiwi. Tidak membuat hati ibunya terluka seperti melakukan praktek korupsi, dan imoraliras lainnya.
Mereka sebagai barisan terdepan atas keutuhan NKRI dan khususnya daerah tempat dia berpijak.
Dipertarungan itu pula beragam gengsi yang disuguhkan ke publik sebagai entitas warga negara Indonesia yang dikenal dengan budaya menjunjung tinggi kesopan santunan dalam praktek apapun.
Menjaga marwah negara sebagai negara hukum masyarakat wajib patuh pada aturan yang ada (rules in the game), maka dari beban moril itu kepentingan politik harus bisa menyesuaikan diri pada postur tradisi dan aturan mengikat di negara tercinta ini.
Kehadiran kondisi ini lagi-lagi akan menuntut dua kemungkinan yakni rakyat sengsara atau rakyat sejahtera ?. Semua kemungkinan itu terjadi sesuai kualitas pilkada yang kita ciptakan sendiri, sebab jika demokrasinya patuh pada aturan dan norma-norma agama serta tradisi yang ada maka tentu hasilnya akan bermartabat, tapi jika tidak memenuhi syarat etik itu maka hasilnya pula akan jauh dari yang diharapkan.
Tidak bisa kita pungkiri wajah demokrasi kita saat ini tampak jelek dan keluar dari prinsip demokrasi pancasila, hal demikian disebabkan pelaku politik menjalankan ambisinya dengan menggunakan praktek politik non etis seperti cara-cara kotor dan tidak logic. Black campaint dan money politik juga sudah merembes pada persoalan rasis. Wajah itu sangat jelas dilihat saat pemilu 17 April 2019 baru-baru ini digelar.
Diperistiwa politik itu yang keluar sebagai pemenang adalah mereka dari barisan pengusaha dan yang memegang tampuk kekuasaan, sebab tentu bisa jauh mengintervensi kehidupan pemilih seperti ekonomi dan karir mereka.
Namun kesalahan yang telah terjadi itu bukan hal mustahil untuk kita rubah sebab tidak sedikit generasi muda mulai memperbaiki kondisi itu. Mereka perlahan-lahan meningkatan mutu pendidikannya dengan jalan pendalaman ilmu pengetahuan Serta mulai merevitalisasi dirinya sebagai Agent of change agar nilai integritasnya dapat diterima oleh publik dan memiliki moralitas sebagai pegangan dalam memainkan perannya.
Hal demikian bisa dimulai di pilkada serentak ini, pemuda bisa mengambil bagian dan menjadi barisan terdepan dalam mengkampanyekan politik sehat dan bermartabat. Kalau Itu sukses maka akan menjadi awal yang baik cita-cita bangsa Itu segera diwujudkan.
Khusus buat kabupaten mamuju yang ikut menggelar pilkada serentak september 2020 mendatang memiliki banyak tugas awal yang harus segera dibenahi terlebih dahulu, agar medan tempurnya dipastikan baik dan bersih sebelum dimulai perang tanpa pertumpahan darah itu. Hal itu diserahkan pada KPU, BAWASLU, POLRI/TNI, dan semua stake holder yang terlibat sebagai mitra penyelenggara dan pengawasan serta pengamanan pemilu.
Sebab jika medan tempur masih kotor maka dipastikan tidak menjamin proses yang baik, jujur, bersih, adil, dan bermartabat itu lahir. Masyarakat akan semakin kehilangan arah dan di waktu yang sama menjauhkan diri dari cita-cita bangsa yang sesungguhnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai yang termaktub pada alinea ke-4 Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Di mamuju angka anak putus sekolah semakin meningkat. Angka gizi buruk semakin melaju. Petani mulai malas bertani. Pegawai merasa tidak mendapat upah yang bisa mensejahterakan mereka sesuai dengan keringat mereka. Nelayan justru takut kelautan dan binatang ternak susah mendapat pakan yang segar.
Orang dalam ketertinggalan mental (ODKM) tidak terkarantina dengan baik dan menerima perawatan medis dan psikologis. Tenaga kontak susah beli bensin ke kantor tempat dia bekerja belum lagi honornya tak kunjung tiba. Tenaga kebersihan berkelahi dengan sampah-sampah yang berserakan. Pengabdi agama mulai malas mendirikan ibadah dan pengajian perlahan mati dan seterusnya.
Tanda-tanda tersebut jelas membuat kita makin yakin bahwa rakyatlah yang memilih dirinya menjadi sengsara sebab semua kejadian itu dimulai dari mereka yang salah memilih pada Pemilihan umum baik Pemilihan President, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan bahkan sampai pada Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota hingga Pemilihan Kepala Desa.
Semua itu akibat pilihan politik yang tidak cerdas dan melahirkan kebijakan politik yang tidak memperhatikan kelangsungan hidup yang baik ditengah-tengah masyarakat.
Terakhir harapan itu ada dipundak Generasi Muda untuk bangkit melawan atau tunduk tertindas dan mulai melakukan revolusi. Bergerak sebagai agent politik pilkada yang bermartabat dan pro pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Kalukku, 04 September 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here