Jika SK GTT/PTT Tidak Diterbitkan, Ajbar Akan Pimpin Aksi di Kantor Gubernur”

1
Foto (shompak : kiri-kanan); Anggota DPR Prov. Sulbar, Arman Salimin, Ajbar, Ir. Yahuda bersama Sekertaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris, saat memimpin rapat bersama massa GTT/PTT.
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT dan PTT) kembali demo di DPR, kamis 28 agustus 2019. Kali ini mereka ditemani puluhan Mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan di Mamuju.
Tuntutan mereka masih sama, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menerbitkan SK GTT/PTT tahun 2019. Akibatnya, GTT/PTT belum menerimah gaji dari pemerintah terhitung sejak bulan januari 2019.
Belum lagi persoalan gaji GTT/PTT yang tersisah sejak bulan agustus hingga desember 2018 tahun lalu.
Sebenarnya, di banyak tempat pemerintah telah berulang kali berjanji akan menyelesaikan sejumlah persoalan GTT/PTT ini. Namun, hingga akhir agustus 2019 masalah ini masih juga belum ada solusi.
Buktinya, dari pagi hingga sore hari kemarin, aliansi Perjuangan GTT/PTT kembali mendatangi gedung DPR Prov. Sulbar. Mereka diterima Anggota DPR, Ir. Yahuda, Ajbar dan Arman Salimin serta Kepala Dinas Pendidikan, Arifuddin Toppo.
Dialog GTT/PTT dengan anggota DPR sempat memanas saat anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ajbar, dengan suara lantang menanyakan yang menjadi permasalahan sehingga SK GTT/PTT belum juga diterbitkan.
Ajbar mengancam akan memimpin aksi GTT/PTT di kantor gubernur jika pemerintah tidak segera menerbitkan SK-nya.
“Apa persoalannya, sampai bulan delapan SK PTT dan GTT belum dikeluarkan?. Kalau teman-teman Diknas dan Gubernur tidak mau keluarkan, saya yang akan pimpin teman teman demo disana dikantor Gubernur,” tegas Ajbar dengan suara tinggi.
Menurut Ajbar, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat cukup besar hingga mencapai 200 Miliar lebih. “lalu kemanakan anggaran itu?” sambungnya.
Sementara, kepala dinas pendidikan, Arifuddin Toppo, terlihat berusaha memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku belum mendapat petunjuk dari Gubernur tentang siapa yang akan bertanda tangan di SK GTT/PTT. “siapa yang akan bertanda tangan, pak gubernur kah atau saya seperti tahun lalu.” ungkapnya.
“Makanya ini perlu kami sampaikan kepada pimpinan karena saya tidak mau bekerja tanpa diketahui pimpinan, tidak enak kalau selalu Dinas Pendidikan yang dikambing hitamkan,” kata Arifuddin.
Soal perjanjian kerja, kata Arifuddin, “sudah real semuanya, saya minta ketua forum bicara. Sudah adakan yang disepakati?.” tanya Arifuddin sembari mengarahkan pandangannya kepada ketua Forum GTT/PTT, Asraruddin.
Arifuddin mengaku “Buntu” (tidak punya cara,red) jika ditanya soal solusi dari permasalahan ini.
Namun penjelasan Arifuddin Toppo dianggap tidak memberikan solusi yang dapat diterima oleh GTT/PTT. Sehingga dalam forum dialog tersebut bersepakat untuk menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Tidak berselang lama, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, tiba di Gedung DPR namun langsung menuju ruangan Ketua DPRD Sulbar, kemudian disusul oleh Arifuddin bersama anggota DPR dan meninggalkan forum dialog itu.
Hal tersebut memicu amarah massa aksi. Massa GTT/PTT nekat berorasi di depan ruangan ketua DPRD Sulbar. Situasi sempat tegang namun berhasil diredam oleh aparat kepolisian. Rapat kemudian kembali digelar usai petemuan singkat itu diruangan ketua DPR Sulbar.
Situasi tegang tiba-tiba menjadi hening saat Ir. Yahuda menceritakan kisah seorang guru (GTT) di mamasa yang relah berjalan kaki sejauh 10 KM demi melaksanakan tugasnya.
Air mata Yahuda pun tak terbendung lagi, dirinya mengaku prihatin melihat kondisi GTT/PTT yang telah lama mengabdi namun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“saya menangis melihat nasib GTT/PTT kita. Saya adalah saksi, bagaimana para GTT/PTT itu menjalankan tugasnya di sekolah. Kasihan pak kalau ini tidak kita perhatikan,” terang Yahuda dengan tangis.
Sementara, sekertaris daerah provinsi sulawesi barat, Muhammad Idris, berjanji akan menerbitkan SK GTT/PTT paling lambat bulan Oktober. Namun pemerintah belum dapat memastikan tanggal SK itu akan diterbitkan.
“InsyaAllah kita akan SK-kan tapi jangan paksa untuk bicara tanggal maupun bulan, saya tidak akan menjanjikan itu tanggal berapa. Hanya kami ingin mengatakan di forum ini akan ada SK yang akan keluar paling lambat oktober.” tegas Muhammad Idris. (LS/shompak).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here