Kepala BPK Bantah Pernyataan Bupati Mamuju, Pemda Diminta Kelolah Tenaga Kontrak Dengan Baik

0
Foto; Ketua BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan.
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaiatan membantah pernyataan bupati mamuju tentang pengurangan tenaga kontrak.
Sebelumnya, Habsi Wahid mengatakan, pemerintah kabupaten mamuju melakukan pengurangan ribuan tenaga kontrak atas dasar rekomendasi dari BPK.
Hal ini kemudian ditepis oleh Kepala BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, pihaknya membantah bahwa rekomendasinya mengharuskan Pemda Mamuju untuk melakukan pengurangan tenaga kontrak.
” Disampaikan oleh kepala BPK bahwa, berdasarkan hasil beban kerja, dibandingkan antara tugas pemerintahan dengan jumlah tenaga kontrak yang tersedia 8000 lebih, terjadi satu kelebihan tenaga kontrak. Oleh karenanya pemeriksaan BPK itu direkomendasikan, dari 8000, untuk rasionalnya tenaga kontrak di mamuju itu hanya sekitar 2800 orang,” ujar Habsi Wahid di hadapan massa HMI, saat demo di hari ulang tahun mamuju, 14 juli 2019 lalu.
Menurutnya Eydu Oktain, BPK hanya merekomendasikan kepada pemerintah daerah kabupaten mamuju agar rekruitmen tenaga kontrak itu berdasarkan hasil analisa beban kerja.
“jadi kami minta pemerintah daerah supaya mengelola segala tenaga honorer itu berdasarkan analisa beban kerja, jadi analisia beban kerja itu yang perlu dikelola,” ujar Eydu Oktain saat dikonfirmasi, jumat lalu (9/8), di kantornya.
Eydu Oktain juga mengatakan, kajian analisis beban kerja itu berdasarkan hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS).
“nah, sayang kalau yang sudah dilakukan itu tidak dimanfaatkan. Jadi kami meminta supaya di manfaatkan karena itu jangan sampai tenaga honorer ini tidak di kelola dengan baik,” sambungnya.
Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan sulbar mengeluarkan surat rekomendasi tersebut agar pengelolaan tenaga honorer bisah lebih epektif dan produktif namun harus sesuai dengan kebutuhan pokok daerah.
Lebih jauh, Eydu Oktain mengatakan, BPK belum bisa menyimpulkan polemik pengurangan tenaga kontrak ini karena hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan atas tindak lanjut dari pemerintah daerah kabupaten mamuju.
“Sejauh ini BPK belum mendapatkan tindak lanjut atas hasil itu,” tutup Eydu Oktain. (LS/shompak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here