Terbukti Bersalah, Kepsek SMA 1 Sampaga Dicopot Dari Jabatannya

2
Foto; Kabid SMA Dinas Pendidikan Sulbar, Burhanuddin Bohari (tim investigasi-kiri), Kepala sekolah SMA 1 Sampaga, Sudirman (tengah), Kabid PTK Dinas Pendidikan Sulbar, Haluddin (tim inbestigasi-kanan)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Berdasarkan hasil audit Tim investigasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Kepala Sekolah SMA 1 Sampaga, Sudirman, dinyatakan terbukti besalah atas apa yang telah disangkakan oleh Dewan Guru dan Komite Sekolah.
Hasil rapat kemarin, jumat (2/8), Tim Investigasi memutuskan memberhentikan kepalah sekolah SMA 1 Sampaga dan menunjuk pengawas dari dinas pendidikan sulbar, M. Taleh, sebagai pelaksana tugas sementara. Selain itu, Tim Investigasi juga menarik Sudirman ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan.
Rapat ini dipimpin oleh Kabid SMA Dinas Pendidikan Sulbar, Burhanuddin Bohari, yang merupakan ketua Tim Investigasi dari Dinas Pendidikan dan dihadiri oleh Kepsek SMA 1 Sampaga, sejumlah ASN, GTT & PTT, komite sekolah, dewan guru, pengurus Osis, Alumni SMA 1 Sampaga, serta disaksikan oleh Babinkamtibnas Polsek Sampaga.
Saat dikonfirmasi, Burhanuddin Bohari mengungkapkan, dalam rapat bersama seluruh pihak sekolah, tim investigasi menemukan sejumlah bukti yang membenarkan atas tuntutan siswa dan komite sekolah SMA 1 Sampaga.
“Setelah dikroscek (red), ternyata betul bahwa tuntutan mereka itu bukan sesuatu yang mengada-ada,” Ujar Burhanuddin Bohari.
Dalam rapat, Burhanuddin mengaku, memberikan kesempatan kepada Sudirman, selaku kepsek SMA 1 Sampaga untuk mengklarisikasi atas apa yang disangkakakan oleh siswa dan komite sekolah, namun dimentahkan oleh peserta rapat.
Sehingga, Tim Investigasi, kata Burhanuddin, memutuskan untuk memberhentikan Sudirman dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
“Beliau (Sudirman) kami akan tarik untuk mendapatkan pembinaan dulu di dinas pendidikan sulawesi barat sambil menunggu keputusan resmi dari dinas. Untuk kepemimpinan sementara dipegang oleh pengawasnya, M. Taleh,” sambungnya.
Burhanuddin juga menerangkan, penggunaan dana bos yang dinilai tidak transfaran itu dimulai dari prosesnya yang salah. Karena penyusunan RKAS dana bos itu tidak melibatkan pihak guru, hanya bendahara dengan kepala sekolahnya. Jadi orang tidak tau apa yang dibelanjai ini dana bos,(red)” ungkap Burhanuddin.
“Semestinya penyusunan RKAS itu melibatkan semua pihak sekolah,” tutup Burhanuddin. (LS/Ahmad).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here