Foto; ketua DPR mamuju, ketua komisi 1, 2, dan 3, Ketua fraksi manakarra serta ketua fraksi gerakan indonesia raya dalam rapat bersama BPK.
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Silang pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat dengan Bupati Mamuju tentang polemik pemutusan ribuan tenaga kontrak di kabupaten mamuju. Menurut BPK, pihaknya tidak pernah merekomendasikan kepada Pemda Mamuju untuk mengurangi tenaga kontrak.
Hal ini terungkap saat jajaran Anggota DPR menyambangi Kantor BPK, rabu 31 Juli 2019, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Suraidah Suhardi.
Kunjungan ini diterimah oleh Kepala perwakilan BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, di ruang pertemuan lantai 2 kantor BPK.
Ketua Fraksi Manakarra, Masram Jaya menjelaskan, isi rekomendasi BPK menegaskan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menetapkan analisis beban kerja (ABK) sebagai pedoman dalam membuat kebijakan pengisian formasi pegawai.
Berbeda dengan pernyataan bupati mamuju, Habsi Wahid, dibeberapa pertemuan dengan awak media, yang menyatakan, pemutusan tenaga kontrak atas dasar rekomendasi BPK atau temuan BPK.
“Ini yang akan kami klarifikasi, apakah formasi tenaga kontrak 2019 benar-benar sudah sesuai analisis beban kerja yang dikeluarkan oleh bagian Ortala kerjasama LAN atau tidak,” tegas Masram Jaya.
Menurut Masram Jaya, rapat yang berlangsung selama 3 jam, terungkap bahwa BPK Perwakilan Sulawesi Barat tidak pernah merekomendasikan ke pemerintah daerah kabupaten mamuju untuk memutuskan SK tenaga kontrak.
“Jadi perlu kami luruskan bahwa, secara tegas BPK perwakilan sulbar tidak pernah merekomendasikan memutuskan atau menghentikan SK kontrak 2019,” ungkap Masram Jaya.
DPR Kabupaten Mamuju mengaku, akan tetap berjuang agar tenaga kontrak daerah yang diputus tetap menerima upah untuk anggaran 2019.
BPK meminta agar diundang bersama dengan Pemda Mamuju untuk meluruskan informasi tentang issu yang beredar di masyarakat.
“untuk memperjelas dan mempertegas sikap BPK kaitannya tenaga kontrak, dalam waktu dekat melalui pimpinan DPR, akan mengundang Pemda. BPK perwakilan Sulbar meminta agar diundang agar tidak lagi terjadi silang pendapat di masyarakat,” tutup Masram Jaya. (LS/Shompak).
