Rancangan KUA PPAS 2019 Terlambat Diserahkan, Pemkab Mamuju Diminta Patuh Pada Permendagri.

2
Foto; Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi di dampingi Wakil Ketua DPRD Sugianto saat memimpin rapat paripurna.
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – DPR ingatkan pemerintah kabupaten mamuju terkait terlambatnya penyerahan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan tahun 2019.
DPR meminta, Pemkab Mamuju konsisten dan patuh terhadap Pedoman penyusunan anggaran yang diatur dalam Permendagri No. 38 tahun 2018.
DPR menilai, penyampaian rancangan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2019 seharusnya paling lambat minggu pertama bulan juli.
“mestinya penyampaian rancangan KUA dan PPAS perubahan oleh ketua TAPD kepada kepala daerah dilakukan paling lambat minggu pertama pada bulan Juli,” ungkap Suraidah Suhardi, ketua DPR kabupaten Mamuju.
Kerterlambatan penyerahan rancangan KUA PPAS, kata Suraidah, “jangan menjadi kebiasaan dalam tubuh pemerintahan (mamuju)”. Sambungnya.
Rencana pemerintah dalam menata wajah mamuju di masa depan dianggap sebagai sajian mimpi indah.
“Malu kita pada rakyat. Di permukaan kita sering berteriak mau bangun ini dan itu. Belum lagi di media sampai di medsos kita menyajikan mimpi-mimpi indah tentang wajah Mamuju dimasa depan,” tutup Suraidah, politisi perempuan dari partai Demokrat ini. (LS/shompak).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here