PB HMI Minta Jokowi Tolak Kepmen ESDM Tentang Perpanjangan Kontrak Blok Corridor

0
Foto; Wasekjen Bidang PSDA PB HMI, Hasan Basri Baso, saat hadir di sala satu acara HMI.
LENSASULAWESI.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menolak keras keputusan menteri ESDM, Ignasius Jonan, yang memperpanjang kontrak Karya Connoco Phillips terhadap pengelolaan blok corridor di sumatera selatan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jendral Bidang PSDA PB HMI, Hasan Basri Baso, rabu (24/07), yang menyatakan keputusan menteri ESDM tersebut merugikan negara dan menyalahi konstitusi indonesia.
Menteri ESDM Ignasius Jonan, 22 juli 2019, telah menyepakati perpanjangan kontrak karya pengelolaan blok corridor oleh connoco phillips yang akan berakhir pada bulan desember 2023 dan diperpanjang hingga tahun 2043.
“Dampak dari keputusan menteri ESDM terkait perpanjangan kontrak karya pengelolaan blok corridor oleh connoco phillips tentunya akan merugikan negara, dikarenakan masa kontrak karya blok tersebut akan berakhir pada tahun 2023 dan harusnya pengelolaannya dikembalikan kepada pertamina selaku bagian dari BUMN,” ungkap Hasan Basri.
Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak mengindahkan keputusan menteri ESDM dan mengevaluasi kinerja menteri tersebut.
“Selaku fungsionaris PB HMI, dengan tegas meminta kepada presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan menteri ESDM dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian ESDM hingga ke SKK Migas sebagai bagian dari kementerian ESDM,” sambungnya.
Tindakan yang dilakukan menteri ESDM, kata Hasan Basri, mencederai amanah UUD 1945 pasal 33 dan keputusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang wilayah kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara,” terangnya.
Hasan Basri yang merupakan salah satu aktivis kedaulatan energi ini menilai, keputusan menteri ESDM Ignasius Jonan dapat menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK.
“Apa yang dilakukan oleh menteri ESDM dengan memberikan perpanjangan kontrak kepada connoco phillips dalam pengelolaan blok corridor akan menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK dan tentunya kami dari PB HMI mempertanyakan keputusan tersebut,” tegasnya Wasekjen PSDA PB HMI ini. (red/shompak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here