HmI Cabang Manakarra Tuding Kepala BKD Melakukan Pembohongan Publik

10
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Siteru HMI dan BKD kabupaten Mamuju tentang data Pegawai Tidak Tetap (PTT) terus berlanjut. HMI menuding BKD melakukan pembohongan public terkait pernyataan kepala BKD Mamuju disejumlah media yang menyebutkan, “pihak BKD tidak perna menutup-nutupi data tenaga kontrak karena HMI belum perna mempertanyakan hal itu di kantor BKD”.
Kepada LENSASULAWESI.ID, Sopliadi, menjelaskan akan melaporkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju ke Komisi Informasi Publik untuk menepis issu kebohongan tersebut.
“kami melaporkan Kepala BKD Kab. Mamuju untuk menepis segala kebohongan yang dia katakan di salah satu media, beberapa hari yang lalu, tentu kami mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menindak sampai ke Komisi Informasi Publik (KIP),” kata Sopliadi.
Menurutnya, Kepala Badan Kepegawain Daerah Mamuju telah mencemarkan nama baik HMI Cabang Manakarra.
Keterangan Photo : Bukti Registrasi HMI Cabang Manakarra pada buku tamu Badan Kepegawaian Daerah Mamuju
“Perlu diketahui bahwa Kepala BKD ini telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra. Kepala BKD yang mengatakan bahwa HmI Cabang Manakarra sama sekali tidak pernah menanyakan dengan kami itu keliru,” terangnya.
Sopliadi mengaku, pihaknya memasukkan surat pada 11 Juli 2019 dan sudah menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Mamuju untuk menindak lanjuti surat tersebut.
“Pada tanggal 11 Juli surat kami telah masuk ke BKD Mamuju secara adminisitratif, dan pada saat itu beberapa kali kami datang ke kantor BKD Kab. Mamuju atas tindak lanjut surat yang kami ajukan atas permintaan data SK Tenaga kontrak,” sambungnya.
Tapi pihak BKD, kata Sopliadi, seolah-olah tidak menindak lanjuti surat kami, dan sampai pada tanggal 17 juli kami masih koperatif.
HMI juga mengaku, mempunyai bukti tanda registasi buku tamu saat mendatangi kantor BKD.
” jadi terkait penjelasan Kepala BKD yang mengatakan HmI Cabang Manakarra tidak pernah menanyakan data tenaga kontrak, kami anggap itu keliru dan kepala BKD melakukan pembohongan publik,” kunci Sopliadi. (red/shompak).

10 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here