Mamuju di Era Reformasi

Oleh: Ahmadi Salim

0
Foto; Ahmadi Salim.,S.E. (Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Mamuju).
TRANSISI DEMOKRASI merupakan proses yang membutuhkan strategi tersendiri bagi bangsa ini dalam menjawab tantangan di era global.
Demikian halnya kabupaten mamuju, pertama kali menggelar pemilihan bupati di tahun 2005 pasca 98 yang menempatkan posisi Al Malik Pababari sebagai Bupati terakhir terpilih melalui DPRD. Kekuatan golkar yang masih mengakar kala itu, memenangkan pemilu 1999 dan mendudukkan sejumlah kadernya, baik bupati, ketua DPRD maupun jabatan strategis di birokrasi.
Dimasa itulah, muncul faksionalisasi di kabupaten bagian utara sulawasi selatan saat itu. Jabatan ketua DPRD Mamuju kala itu, dipimpin Suhardi Duka (SDK) yang memainkan peranan penting dalam merebut kekuasaan di Mamuju. Kondisi pemerintahan mamuju yang masih bernafas Orba dimanfaatkan oleh suhardi duka untuk keluar dari kotak golkar untuk merebut kekuasaan.
Perhelatan pilkada langsung oleh rakyat ditahun 2005, Suhardi Duka memiliki berbagai upaya untuk keluar sebagai sintesis atas pertarungan dengan membentuk faksi baru ditengah pesta demokrasi 5 tahunan. Sejumlah pejabat dilingkungan Pemda Mamuju saat itu, diimingi jabatan mentereng jika kelak beliau terpilih, hingga melamar Sekda Mamuju Umar P, jadi wakilnya.
Penguasaan perananan lembaga non pemerintah seperti peran kampus hingga pelibatan pemuda dalam kancah politik daerah untuk pertama kali, bahkan propaganda isu primordialisme cukup berpengaruh mewarnai perhelatan akar rumput.
Munculnya tagline ” SAATNYA ORANG GUNUNG JADI BUPATI “, praksis menjadikan pembelahan ditengah masyarakat kala itu.
Sentilan isu tersebut termodifikasi dengan apik, sehingga posisi Al Malik Pababari sebagai kalangan Ningrat Mamuju, terdegradasi dengan kekuatan militan dari kelompok pegunungan yang mendiami mamuju sekira 40% sebagai wangsa terbanyak. Disisi lain sang petahana Almalik Pababari, masih percaya diri dengan kekuatan struktural birokrasi. Mindset Orba membuat petahana tidak berbuat banyak akibat dari karakter struktural kala itu, laporan asal bapak senang mengantarkan kekalahan Almalik di pilkada 2005.
Pemilihan bupati kala itu merupakan pemilihan paling heroik di mamuju, bahkan pembakaran terhadap kantor KPUD Mamuju dilakukan oleh massa pendukung hingga adanya korban berjatuhan. Suasana mencekam di kota Mamuju, suara dentuman senjata menggema disudut kota membubarkan massa kandidat.
Terpilihnya Suhardi duka sebagai bupati pertama kabupaten Mamuju yang dipilih langsung oleh rakyat berpasangan dengan mantan sekda mamuju umar P. Dengan kepiawaian dalam politik, meningkatkan peran tim sukses dalam pelibatan birokrasi, berbagai keluarga timses direkrut dalam tenaga honorer, pengerjaan proyek hingga merebut partai golkar itu sendiri.
Tidak berhenti disitu, penguasaan sejumlah parpol sebagai sarana mendistribusikan loyalis SDK untuk duduk dalam parlemenpun berhasil dilakukan pada pemilu 2009.
Meski menelan pil pahit di Pilkada bupati, sang legendaris golkar, Almalik Pababari, kembali menduduki posisi penting pasca terbentuknya sulawesi barat, 5 oktober 2004. Al Malik, terposisi sebagai anggota DPRD Sulbar Pertama sebagai pengisian DOB dari fraksi Golkar. Faksi inipun masih memiliki kekuatan politik dengan mencalonkannya anak emasnya, Irwan Satya Putra Pababari, sebagai Cawabup pada Pilkada 2010 berpasangan dengan Umar P, yang merupakan pasangan Suhardi Duka pada pilbup 2005 sebelumnya. Kekuatan Malik pun kembali bangkit melakukan perlawanan.
Namun kepiawaian politik SDK mampu menutupi seluruh kekurangan yang dialami oleh Al Malik Pababari pada periode sebelumnya. Kala itu, hanya segelintir dari struktural birokrasi yang berani melawan kekuatan bupati, bahkan derasnya arus politik hingga institusi pendidikanpun ketakutan untuk dimutasi, para guru yang tidak sejalan takut dimutasi kewilayah terluar mamuju.
Terbentuknya sejumlah relawan dari berbagai latar belakang, menempatkan 20 pemilih setiap kelompok relawan di TPS untuk menyokong kemenangan sang petahana. Kekuasaan SDKpun berlanjut dengan kemenangan Pilkada di tahun 2010, berpasangan dengan Kepala dinas pertanian, Alm. Bustamin Bausat.
Pada era kepemimpinan periode kedua ini, sang Bupati Mamuju berikhtiar untuk maju dalam perhelatan gubernur sehingga mempersiapkan kaderisasi untuk penggantinya menjadi Bupati.
Pada momentum pilbup serentak secara nasional pertama kali tahun 2015. Ditengah popularitas wakil bupati mamuju, Irwan Satya Putra Pababari, untuk maju di Pilbup. Faksi Al Malik dan Faksi Sdk menyatu dalam kekuatan untuk memenangkan pertarungan Pilkada tersebut. Habsi wahid yang menjabat sebagai sekda mamuju saat itu, didorong oleh faksi SDK sebagai Calon Bupati, sementara faksi Al Malik mendorong Irwan SP, sebagai wakilnya dan mampu mengalahkan Petahana Bustamin – Damris dan Ahmad Appa – Jawas.
Akibat dari kekalahan faksi SDK dalam perhelatan Pilgub tahun 2017, yang di menangkan oleh Ali Bal Masdar, mantan Bupati Polman 2 periode, kelompok SDK kecewa dengan raihan suara di Mamuju dan menjadi awal terbentuknya faksi Habsi Wahid di ibukota sulawesi barat.
Kubu SDK merasa kecewa atas kekuatan baru tersebut, karena sang Bupati, mulai membentuk kekuatan politik baru melalui kendaraan Nasdem dan berhasil memenangkan pemilu 2019 dengan menempatkan kadernya 9 kursi di DPRD Kabupaten Mamuju dari 30 kursi yang diperebutkan, menggeser posisi demokrat secara drastis dari 10 kursi pada pemilu 2014 turun menjadi 4 kursi.
Tiga faksi inilah (SDK, HABSI, ALMALIK), yang akan mewarnai kancah politik pada bursa pemilihan bupati yang akan di helat tahun 2020 mendatang.
Faksi SDK melakukan internalisasi gerakan dan menyiapkan kader baru yang tak lain merupakan anak sulungnya yaitu Sutinah Suhardi, untuk menghadapi petahana. Namun dinamika politik di mamuju sangat dinamis, jika berkaca dari sejarah politik mamuju, maka ada catatan catatan BESAR untuk menerawang formasi di 2020 nantinya.
Catatan tersebut adalah sebagai berikut;
1. Ketika Pilbup Mamuju menggandeng Pilgub sulbar.
Peran ini sangat penting bagi faksi SDK sebagai kandidat yang akan bertarung kembali di Pilgub mendatang. Sejatinya harus ada daerah kekuasaan secara politik yang menjadi basis utama, sehingga momentum Pilbup Mamuju merupakan arah strategis bagi faksi ini. Jika hanya memposisikan sebagai calon wakil bupati maka spektrum gerakan kedepan tentu belum mumpuni, karena posisi the second tidaklah terlalu strategis dalam melakukan penguasaan suatu wilayah basis politik.
Dan tentunya SDK bukanlah orang yang bisa dipandang remeh, ada kecenderungan akan berupaya sebesar-besarnya untuk mencalonkan Sutinah menjadi Bupati, sebagai totalitas gerakan maju demi kekuatan politik sdk.
Meski terbilang belia dalam politik, Habsi Wahid tentunya akan melanggengkan kekuatan politiknya, dengan prinsip selagi kekuasaan itu berada digenggaman maka pantang untuk diserahkan kepada siapapun, demi menapaki karir politik kedepan bahkan menjadi modal untuk Pilgub kedepannya.
Namun siapa sangka jika arus tengah muncul dari tobadak, memanfaatkan kontestasi 2020 dan mendesak kekuatan Irwan SP, untuk menjadi 01 di Mamuju. Munculnya wacana akan majunya Aras dalam Pilgub mendatang, sudah pasti totalitas klan aras tidak diragukan, apalagi sudah mampu meloloskan anaknya, Arwan Aras, ke Senayan setelah menang pada Pemilu 2019 dan mengalahkan perolehan suara SDK yang terpaut jauh.
2. Egosentris Klan Politik
Hadirnya 3 kekuatan faksi politik di Mamuju (SDK, ALMALIK, HABSI) dalam catatan sejarah politik, maka hanya faksi Habsi dan faksi Irwan SP (malik) yang tidak memiliki sejarah kelam saling berhadapan. Hal ini sangat dimungkinkan untuk berpasangan kembali dalam kepemimpinan jilid 2, ataukah faksi Irwan SP menuai kesempatan emas untuk menjadi top leader.
Demikian pula wacana yang menghembus dari kelompok faksi SDK, menggelinding lama dalam era kepemimpinan Habsi pasca Pilgub 2017 hingga berlanjut di pemilu 2019, akan sulit untuk bersama sama dalam memenangkan Pemilu kepala daerah mendatang.
3. Rekonsiliasi Politik Daerah
Kita tahu begitu dinamisnya dinamika politik daerah. Libido untuk berkuasa akan memeras setiap faksi yang ada, berjuang hingga tetes darah penghabisan. Dalam kondisi ini bukan berarti bahwa Pilbup mamuju tidak bisa meradang, namun opsi ini sangat membutuhkan orang piawai dalam menyatukan kepentingan-kepentingan politik yang berjalan, sebab telah tercatat dalam sejarah politik mamuju, 2 faksi (SDK-ALMALIK) yang berseberangan selama 1 dasawarsa bisa menyatu dalam sebuah kepentingan.
Kejadian ini tentu membutuhkan kesadaran bersama orang mamuju bahwa, meski berada pada ibukota provinsi, namun kita bagaikan tuan rumah dengan hadirnya para raja, mengharuskan kita terdiam sebagai bentuk penghargaan, dan karakter orang mamuju yang sejak dulu terbiasa dengan perbedaan.
Kekuatan politik mamuju kehilangan taring di kancah politik wilayah provinsi. Bahkan, mamuju tak mampu berinteraksi membawa kepentingan daerah ke provinsi dikarenakan kuatnya arus politik dari luar itu sendiri. Oleh karena itu, opsi ini sangat diharapkan untuk menunjukkan esensi ke-Mamuju-an dalam membangun peradaban Politik.
Topoyo, 17 Juli 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here