Dampak GTT dan PTT Tanpa Gaji ?

2
Gambar Ilustrasi (Google)
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru (1978/1983) Prof Dr. Daoed Joesoef perna berkata, ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan.
Namun apa jadinya jika tenaga Guru yang diharapkan menjadi sala satu penopang utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan peserta didik tidak di gaji ?
Seperti di provinsi sulawesi barat, nasib GTT dan PTT tanpa gaji masih menjadi topik pembahasan di media sosial hingga saat ini. Betapa tidak, upah kerja atau gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 6 kabupaten yang seharusnya menjadi hak mereka, belum juga dia dapatkan dari pemerintah lantaran anggaran yang dianggap tidak cukup.

Apa dampak dari persoalan ini ?, berikut penjelasan GTT dan PTT.

Zakia sala satu PTT asal SMA 2 kabupaten Majene saat dimintai tanggapan mengatakan, meski tidak terlalu berdampak terhadap sekolah tempat dia mengabdi, tapi secara keseluruhan banyak PTT dan GTT utamanya sekolah-sekolah baru di pelosok yang sudah tidak aktip bahkan berhenti akibat tidak di gaji.
Menurut Zakia, untuk tahun 2019 Dinas Pendidikan Prov. Sulbar sudah mengintruksikan bahwa gaji GTT dibebankan kepada dana bos sebesar 15 % setiap sekolah kecuali PTT, namun ini juga tidak tersalurkan secara merata oleh semua pihak sekolah.
” Sangat berefek apalagi di bagian PTT, untuk di sekolahku dampaknya tidak terlalu terlihat, tapi secara keseluruhan, banyak PTT dan GTT yang tidak aktip mengajar karena faktor jarak transportasi yang terbilang jauh dari sekolah, dan yang diharapkan biaya transpor adalah gaji. Kalau disekolahku aman untuk GTT kecuali PTT yang belum di gaji sama sekali, karena GTT dapat dari dana Bos, tapi masih banyak GTT di sekolah lain yang tidak digaji karena dana Bos itu tidak disalurkan sesuai instruksi dinas pendidikan,” ujar Zakia.
Terpisah, Guru Bahasa Inggris (GTT) SMK Negeri Kakao Sulbar yang enggan disebutkan namanya berinisial, SR, juga mengatakan, meski dirinya mengaku tetap mengajar dengan ikhlas tampa gaji tapi persoalan ini sangat berdampak terhadap kegiatan proses belajar mengajar, karena banyak GTT yang tidak aktip di sekolah khususnya sekolah sekolah baru yang banyak dibantu oleh GTT.
“Sebenarnya itu berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, tapi secara pribadi saya lakukan sesuai hati nurani, tapi di sekolah sekolah lain dampaknya seperti itu, motivasi guru itu tidak ada karena tidak mendapatkan haknya. Dari mana kita mau dapatkan biaya, tentukan kita mencari di luar selain di sekolah jadi kita tidak bisa fokus disitu,” terang Guru Bahasa Inggris ini.
Dampak terhadap hasil UNBK ?
Beberapa bulan lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis hasil Ujian Nasional (UN) SMK tahun 2019 untuk semua provinsi. Provinsi Sulawesi Barat berada diurutan terakhir dengan persentase 39.07 persen. Sementara, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menempati urutan pertama dengan persentase 55,33 persen.
Dikutip dari kandoranews.com terbitan 12 juli 2019, Kepala dinas pendidikan sulawesi barat Arifuddin mengatakan, capain UNBK yang dinilai buruk ini selain disebabkan persoalan sarana dan prasarana, yang paling berpengaruh juga soal tenaga pengajar.
“Kita ini sebenarnya banyak dibantu GTT/PTT, terutama di sekolah-sekolah baru. Tapi masalahnya GTT/PTT ini berada pada posisi dilema karena haknya yang belum kita penuhi,” ungkap Arifuddin.
Arifuddin justru curiga, hasil buruk UNBK tahun 2019 ini karena dianggap berdosa terhadap GTT dan PTT.
“Kita mau bedah apa masalah paling mendasar kita ini. Karena salah satu diantaranya ini saya mengatakan, jangan-jangan ini dosa kita kepada GTT/PTT,” kata Arifuddin.
Langkah pemerintah menyikapi persoalan GTT dan PTT ?
Untuk penyelesaian hak GTT/PTT, Arifuddin mengatakan, sampai saat pihaknya hanya bisa menganggarkan sekitar Rp. 6,4 miliar, sebab pagu anggaran yang diberikan hanya Rp. 27 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 55 miliar.
“Kami sudah usulkan ke DPR untuk mendapat dana tambahan di APBD-P, sebab untuk menyelesaikan hak GTT/PTT kita masih membutuhkan sekitar Rp. 11 miliar,” tutup Arifuddin.(red/monas).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here