Waow..! Ketua DPRD Mamuju Menyayangkan Sikap Bupati Mamuju Terkait Wacana Pengurangan Tenaga Kontrak

0
Lensasulawesi.id, MAMUJU – Polemik pengurangan sejumlah tenaga kontrak berdasarkan evaluasi KPK dan BPK yang disampaikan oleh Bupati Mamuju dalam rapat paripurna pembacaan laporan hasil reses DPRD Mamuju pada Kamis (13/06/2019) lalu masih menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, kini Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju angkat bicara. Ia mengatakan, pihaknya di DPRD Kabupaten Mamuju sangat menyayangkan tindakan tersebut sebab penganggaran pada APBD Pokok sudah disertakan soal penggajian tenaga kontrak, sedangkan hasil LHP kemarin mengisyaratkan ada pengurangan tenaga kontrak.
“Terkait pengurangan sejumlah tenaga kontrak, kami di DPRD sangat menyayangkan, dimana kita ketahui penganggaran di APBD Pokok itu sudah disertakan tenaga kontrak, nah hasil LHP kemarin mengisyaratkan ada pengurangan tenaga kontrak dan pak bupati menyampaikan atas arahan KPK,” ungkap ketua DPR yang terbilang cantik ini.
Lanjut, Suraidah Suhardi, yang juga anak Suhardi Duka, mantan bupati dua periode ini mengatakan, pengangkatan tenaga kontrak merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran di daerah, sehingga ia berharap ada cara lain yang dapat ditempuh selain mengurangi tenaga kontrak tersebut.
“Katanya aspirasi tenaga kontrak itu untuk perseorangan jadi tidak boleh, nah ini menjadi rancu untuk kita juga. Bahwa tenaga kontrak ini untuk mengurangi pengangguran di daerah dengan jalan mengangkat tenaga kontrak ini melalui aspirasi tapi dari KPK mengatakan ini tidak boleh,” sambungnya.
Inilah yang masih menjadi perdebatan di DPR dan menyayangkan sikap pak bupati, mungkin ada cara lain tenaga kontrak ini tidak di coret”, kunci Politisi perempuan asal Demokrat ini. (red/shompak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here