Komentar Yang Berbeda Habsi Vs Sugianto Soal Pengurangan Tenaga Kontrak

1
LENSASULAWESI.ID, MAMUJU – Aturan baru serta hasil evaluasi KPK dan BPK menjadi dasar pengurangan sejumlah tenaga kontrak daerah Kabupaten Mamuju tahun 2019 , hal itu di sampaikan oleh Bupati Mamuju Habsi Wahid dalam rapat paripurna pembacaan laporan hasil reses DPRD Mamuju, Kamis (13/06).
“Pertama, berdasarkan hasil evaluasi KPK dan BPK yang menisyaratkan sebanyak 8 Ribu lebih tenaga kontrak di Mamuju itu sudah jauh melebihi target mengingat beban kerja di pemerintahan,” papar Habsi yang dikutip dari laman media Wacana.info.
Lanjut Habsi, berdasarkan pertimbangan KPK dan BPK, jumlah ideal tenaga kontrak di kabupaten Mamuju hanya ada di angka 2.500 orang, bukan 8.000 lebih seperti yang ada saat ini.
“Ada juga tenaga kontrak yang kita keluarkan berdasarkan tingkat kehadiran mereka. Yang kurang dari 80 Persen kehadirannya itu kita keluarkan. Sesungguhnya kami sangat resah, tapi kami pun wajib mengacu pada hasil audit BPK dan masukan dari KPK atas jalannya pemerintahan daerah,” terang Habsi.
Habsi Wahid menyampaikan walaupun untuk kepentingan politik sangat merugikan  dan memberikan dampak sosial namun dirinya tetap sepakat merasionalisasi jumlah tenaga kontrak.
“Walaupun untuk kepentingan politik itu sangat merugikan, tapi saya sepakat kalau kita rasionalkan saja supaya aturan yang berkaitan tentang pengupahan tenaga kerja berdasarkan Upah Minimum Regional setidak-tidaknya sudah mengarah. Misalnya dengan rekruitmen PPPK,” jelasnya.
“Tentu akan memberi dampak sosial. Misalnya putusnya peluang lapangan kerja yang dulunya terserap sekarang tentu kalau kita rasionalka tentu akan berkurang. Ini ada dua sisi yang memang perlu kita hadapi secara dingin,” simpul Habsi Wahid.
Disisi yang berbeda Sugianto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju bersama sejumlah Anggota DPRD menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten mamuju yang dianggap tidak penuh pertimbangan dan terlalu tergesah gesah.
“Sebenarnya permasalahan ini bisa disikapi dan diterima dengan baik bila prosesnya tidak terburu-buru seperti ini. Nantinya kan kita akan mengadakan seleksi CPNS dan P3K. Anak-anak kita yang tidak lulus pastinya akan mawas diri untuk tidak bisa lagi jadi tenaga kontrak sehingga kesannya bisa lebih baik,” ungkap Sugianto dikutip dari media rakyatta.ci.id
Menurutnya, pemberlakuan kebijakan mendadak tersebut, menimbulkan gejolak di tengah tengah masyarakat. Selain itu tenaga kontrak yang diberhentikan tidak mendapatkan kejelasan upah/gaji dalam 5 bulan bekerja.
“Jika mereka diberhentikan sekarang, sepatutnya pemerintah daerah membayarkan gaji mereka selama lima bulan ini, karena kejelasan status mereka tidak sedari awal tahun ditetapkan oleh Pemkab Mamuju. Mereka masih dipakai di instansinya masing-masing sampai sekarang dan kemudian dicoret. Ini sungguh tidak manusiawi,”.
Sedangkan menurutnya Honorarium Tenaga kontrak baik lewat jalur aspirasi maupun umum sudah dianggarkan pada APBD 2019 yang ditetapkan akhir tahun lalu.
“Perlu pertimbangan matang ketika kebijakan itu dikeluarkan jangan langsung saja. Kami di DPRD akan mengadakan rapat dengar pendapat untuk bersama-sama pihak Pemkab Mamuju mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Saya pribadi berharap ada solusi lebih baik, sebab tenaga kontrak ini adalah putra-putri asli daerah mamuju bukan daerah lain,” pungkasnya.(red/shompak).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here