Momentum Hari Nelayan Nasional, Ini Tuntutan FPPI Mamuju

0

Mamuju – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju, Komunitas Mahasiswa untuk kedaulatan Rakyat (Komkar), dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper) mengelar aksi unjuk rasa sebagai upaya memperingati hari Nelayan Nasional pada Sabtu (6/4) di Simpang Lima Kali Mamuju.

Dalam aksi kali ini mereka meminta kepada pemerintah untuk mewujudkan undang – undang no 7 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan.

Koordinator aksi Irfan dalam orasinya mengatakan, neoliberalisme adalah politik yang muncul pada awal perang dunia I, dimana ditandai dengan paham – paham kapitalis yang menyelaratkan rakyat karena paham ini banyak yang diuntungkan sebelah pihak.

” Akibat dari paham ini, nelayan juga akan semakin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing secara gagasan dan ekonomi, sehingga dapat berdampak pada kemelaratan akan terus terjadi jika ini dipraktekkan oleh kaum tertentu,” kata Irfan.

Lebih jauh Irfan menegaskan bahwa, Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan, dimana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan sektor perikanan adalah salah satu sektor yang potensi untuk mendorong pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat, namun tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah sehingga disektor ini semakin memburuk.

Dirinya juga menilai bahwa undang – undang no 7 Tahun 2016 yang tujuannya sangat jelas, juga tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

” undang – undang no 7 Tahun 2016 tentang  perlindungan pemberdayaan nelayan yang jelas tujuannya yaitu kemandirian,kedaulatan,keberlanjutan dan kesejahteraan tetapi ini kemudian gagal direalisasikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan,”terang Irfan.

Sementara skala lokal di Sulawesi Barat mereka juga menyoroti tempat pelelangan ikan yang tidak beroperasi sehingga berimplikasi pada pendapatan nelayan,karena tidak adanya terapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten sehingga pengepul bebas memainkan harga.

Dalam aksi ini, Front Pemuda Perjuangan Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju melayangkan sembilan tuntutan diantaranya :

1. Stop impor garam dan ikan.

2. Berdayakan petambak Sulbar.

3. Berikan pendidikan kepada nelayan Sulbar.

4. Stop reklamasi pantai.

5. Turunkan harga BBM terhadap nelayan.

6. Berikan alat tangkap moderen untuk nelayan Sulbar.

7. Tingkatkan SDM untuk perempuan pesisir.

8. Berikan kepastian harga terhadap nelayan.

9. Sejahterakan nelayan Sulbar dengan jalan koperasi.

(Yusril).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here